Page 174 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya hukum yang dibuat berdasarkan

tata nilai yang diyakini masyarakat tersebut akan dibuat oleh pemerintah atau
pemegang kekuasaan yang mana isinya itu berupa perintah-perintahn atau larangan-

larangan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan seluruh elemen negara dalam

berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hukum ini maka seluruh
elemen negara dapat berjalan secara teratur dan tertata sesuai dengan aturan hukum

yang ada dan telah ditetapkan serta disepakati.

Gambar 7.1. Sidang DPR Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
Sumber: https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022083010361068/pemerintah-dan-badan-legislasi-dpr-ri-
gelar-rapat-panja-penyusunan-prolegnas-prioritas-2023

Selanjutnya, tujuan hukum menurut Yusuf (2015) adalah untuk menciptakan

kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses-proses
kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Lebih lanjut Suhardin (2009) menyatakan

bahwa hukum menurut teori etis bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan

keadilan. Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa kehadiran hukum sejatinya
akan membawa sebuah perubahan besar yang positif bagi negara yang warga

negaranya dengan patuh dan taat menjalankan hukum sesuai porsi dan kewajibannya.

Mengapa bisa dikatakan demikian, bahwa sebuah negara yang warga negaranya
mematuhi dan mentaati aturan akan menjadi sebuah negara yang memujudkan

keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari sebuah negara. Menurut Yusuf (2015) fungsi
hukum dalam masyarakat ada tiga. Pertama, hukum merupakan suatu alat untuk

membagikan hak dan kewajiban diantara para anggota masyarakat. Kedua, hukum

merupakan pendistribusian wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal
publik, soal umum (bukan privat). Ketiga, hukum ialah aturan yang menunjukkan suatu

jalan bagi penyelesaian pertentangan atau konflik yang dapat dipaksakan. Selanjutnya

BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 168