Page 176 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 176

dalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan  ataupun  konflik  yang  terjadi.  Dengan

                   adanya hukum, maka permasalahan yang terjadi akan dengan mudah diselesaikan
                   dengan  mengikuti  tahap-tahap  yang  sudah  tercantum  di  dalam  hukum  sesuai

                   dengan  kesepakatannya.  Dengan  hukum  ,maka  segala  permasalahan  akan  dengan

                   mudah  diselesaikan,  karena  hukum  akan  menuntun  untuk  menyelesaikan
                   permasalahan atau konflik.



               D.  Penegakan Hukum di Indonesia
                   Menurut  Sudarto  (Maruapey,  2017)  penegakan  hukum  adalah  perhatian  dan

               penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh
               terjadi  maupun  perbuatan  melawan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi.  Penegakkan

               negara  hukum  itu  bisa  dikatakan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah

               ataupun rakyat dalam menjalankan dan mematuhi isi dari hukum tersebut. Roihanah
               (2015)  menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  tujuan  penegakan  hukum  adalah  untuk

               mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Dari sini dapat kita ketahui bahwa

               hukum  ditegakkan  dengan  tujuan-tujuan  tertentu  yang  mendorongnya,  karena  tidak
               mungkin  sesuatu  itu  dilakukan  tanpa  ada  tujuan  yang  jelas  dan  terarah.  Menurut

               pendapat  ahli  di  atas  hukum  ditegakkan  untuk  mencapai  tujuan  hukum  itu  sendiri.
               Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  tujuan  hukum  itu  salah  satunya  adalah  untuk

               memberikan keadilan kepada setiap warga negara.


                            Silahkan perhatikan video berikut tentang Indonesia sebagai negara hukum!

















                            Sumber: https://youtu.be/dyy9ScEZOUI?si=cuiTWLEHhOctiffk



                                                                           BAB 7 NEGARA DAN HUKUM | 170
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181