Page 35 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 35
Gambar 2.3. Pelantikan Presiden RI dan Seluruh Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029
Sumber: https://www.instagram.com/p/DBYjiR6yZ4-/?igsh=ZHJjaHFyOW4yeG5n
Kedudukan pemerintah negara Indonesia merupakan bagian integral dari sistem
ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemerintah,
yang dalam hal ini mengacu pada eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, memegang
peranan penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara, pengambilan keputusan
kebijakan publik, serta pengelolaan berbagai aspek kehidupan nasional. Kedudukan
pemerintah ini mencakup fungsi eksekutif, hubungan dengan lembaga legislatif dan
yudikatif, serta implementasinya dalam konteks otonomi daerah dan sistem
presidensial. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kedudukan pemerintah
Indonesia:
a. Kedudukan Pemerintah sebagai Pelaksana Kekuasaan Eksekutif
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pemerintah berfungsi sebagai
pelaksana kekuasaan eksekutif. Berdasarkan UUD 1945, Presiden Republik
Indonesia memegang posisi tertinggi dalam cabang eksekutif. Presiden berfungsi
ganda sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Negara,
Presiden mewakili negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menjalankan
fungsi simbolis dan seremonial, serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden bertanggung jawab atas seluruh jalannya
roda pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan kebijakan hingga
pelaksanaan program-program nasional. Kedudukan Presiden sebagai pemegang
kekuasaan eksekutif memberikan wewenang untuk mengatur, mengelola, dan
memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari. Hal ini termasuk hak prerogatif
Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri yang merupakan
pembantu Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif. Menteri-menteri ini
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 29
