Page 36 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

membawahi departemen-departemen yang menangani berbagai sektor, seperti

keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sebagainya. Presiden juga
bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan luar negeri, pertahanan dan

keamanan nasional, serta hubungan internasional dengan negara-negara lain.

b. Hubungan Pemerintah dengan Lembaga Legislatif

Meskipun pemerintah Indonesia menjalankan kekuasaan eksekutif, kedudukan

dan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh dan interaksi dengan lembaga legislatif,
yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip check and balance,
terdapat mekanisme pengawasan dan kontrol antara eksekutif dan legislatif. DPR

memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang memungkinkan

parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden
dan kabinetnya. Pemerintah memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-

undang (RUU) kepada DPR yang kemudian dibahas dan disetujui bersama sebelum

diundangkan (Putra, 2022). Hal ini menunjukkan adanya peran penting pemerintah
dalam proses legislasi, yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara. Selain itu, beberapa keputusan penting, seperti
pengesahan anggaran negara, pengangkatan duta besar, perjanjian internasional,

dan pernyataan perang, memerlukan persetujuan DPR. Mekanisme ini dirancang

untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada dalam jalur konstitusional dan
tidak menyalahgunakan kekuasaan.

c. Hubungan Pemerintah dengan Lembaga Yudikatif
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yudikatif memiliki kedudukan

yang independen, yang berarti terpisah dari eksekutif dan legislatif. Namun,

hubungan antara pemerintah dan lembaga yudikatif tetap penting dalam konteks
penegakan hukum dan keadilan. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan

bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan adil, termasuk dalam hal

implementasi putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Pemerintah
tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam proses peradilan, karena

hal tersebut bertentangan dengan prinsip independensi yudikatif. Namun,
pemerintah dapat memainkan peran dalam mendukung lembaga yudikatif melalui

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 30