Page 10 - E-MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

Menurut (Adi & Dewi, 2021) visi mata pelajaran PKN adalah pengakuan mata

pelajaran yang berkapasitas sebagaimetode untuk mendorong pribadi masyarakat
(perakitan negara dan karakter) dan melibatkan warga. Misi mata pelajaran PKN adalah

membentuk anggota masyarakat yang produktif, menjadi warga negara tertentu yang

dapat menyelesaikan kebebasan dan komitmennya dalam kehidupan bernegara,
ditinjau dari kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Misi

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi warga

negara yang baik supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk
kelangsungan pemerintahan secara demokratis.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah
melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan

mahasiswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam
percaturan internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya.

D. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dipenuhi oleh beberapa undang-
undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah detail landasan hukum tersebut:

1) UUD 1945

a. Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat, yang memuat
cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya.

b. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pembelaaan negara “.
d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran.

2) Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara.
3) Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan

keamanan Negara Republik Indonesia (UU No. 1 tahun 1988) dalam pasal 18 (a)

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 4