Page 21 - E-MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

memilih keyakinannya, hak untuk menentukan nasibnya. Semua warga negara

dapat menggunakan haknya jika dia terlebih dahulu memenuhi kewajibannya
sebanyak mungkin.

2. Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena itu adalah tanggung

jawab kita. Jika tidak, hukuman atau konsekuensi akan diterapkan (Farahdiba et al.,

2021). Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan
dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban tergantung pada

situasi dan kemampuan mereka. Misalnya dalam kehidupan seorang siswa, siswa
berkewajiban untuk sekolah dan mengerjakan tugas serta mematuhi peraturan

yang ada di sekolah yang berlaku. Kewajiban yang harus dipenuhi warga negara

Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945 yang diantaranya diatur dalam pasal
27 ayat (1) dan (2) yang membahas pentingnya warga negara menjunjung hokum

dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan. Lalu pada pasal 28J ayat 1

yang berisikan tentang kewajiban warga negara dalam menghormati hak asasi
manusia. Kemudian, pasal 30 ayat 1 yang membahas tentang kewajiban warga

negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal
31 ayat 2 berisikan kewajiban warga negara dalam mengenyam pendidikan dasar.

F. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak asasi manusia di Indonesia telah mendapat jaminan dari negara, namun dalam

pelaksanaannya masih mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus

berkembang, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM juga meningkat,
baik intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun

warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:
Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian,

sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua, perlu

pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara
mengerti apa yang harus dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai

tujuan tersebut. Ketiga, perlunya ada lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan
Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 15