Page 22 - E-MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 22

bertujuan  untuk  mensosialisasikan  Pancasila.  Membuka  ruang-ruang  dialog  agar

               tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif,
               eksekutif,  yudikatif,  dan  masyarakat  luas.  Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  dapat

               disimpulkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah dijamin oleh negara, tetapi

               pelaksanaannya masih sering menghadapi tantangan.





                                Untuk mempelajari materi

                                    Warga Negara dan
                                  Pemerintah yang lebih

                               lengkap lagi. Scan QR code di

                                         samping:







                           RANGKUMAN


                   Warga negara adalah individu yang diakui secara resmi oleh suatu negara melalui

               aturan hukum yang berlaku, dengan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Terdapat
               dua  asas  utama  yang  digunakan,  yaitu  asas  Ius  Sanguinis  yang  menentukan  status

               perbedaan  seseorang  berdasarkan  keturunan  atau  garis  darah  dan  asas  Ius  Soli  yang

               menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Status
               warga  negara  dalam  negara  terbagi  menjadi  kewarganegaraan  tunggal,  dua

               kewarganegaraan,      lebih   dari    dua    kewarganegaraan,     dan    tidak    memiliki

               kewarganegaraan. Ketika seseorang ingin memperoleh atau melepas kewarganegaraan,
               maka  harus  melalui  beberapa  syarat  yang  sudah  ditetapkan.  Fungsi  pemerintah

               meliputi penyediaan pelayanan publik yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan

               masyarakat, menetapkan aturan dan kebijakan, bertanggung jawab atas pembangunan
               infrastruktur serta pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber

               daya  manusia.  Sedangkan  kedudukan  pemerintah  Indonesia  mencakup  pelaksanaan
               kekuasaan  eksekutif  oleh  presiden,  hubungan  dengan  DPR  untuk  pengawasan  dan



                                                               BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 16
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27