Page 37 - E-MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab. Penerapan demokrasi Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah
perpecahan yang dapat merugikan negara. Tantangan pelaksanaan demokrasi di

Indonesia hadir sebagai pembelajaran yang mendewasakan bagi perjalanan politik

Indonesia. Konsekuensi logis pancasila sebagai dasar negara adalah pelaksanaan
demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai ideologi negara. Ciri

Demokrasi Pancasila menurut Israil (dalam Hidayah et al., 2022) adalah 1) Kedaulatan

penuh berada di tangan rakyat, 2) Menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dan
gotong royong, 3) Pengambilan keputusan harus dilaksanakan melalui musyawarah

untuk mencapai mufakat, 4) Tidak mengenal adanyasistem partai pemerintahan dan
oposisi, 5) Adanya pengakuan dan penyelarasan antara hak dan kewajiban.

Ciri berikutnya adalah 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 7) Ketidaksetujuan

rakyat terhadap kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah disalurkan melalui para
wakil rakyat, 8) Pemilu dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan

Rahasia), 9) Tidak menganut sistem monopartai. 10) Tidak mengakui adanya diktator

mayoritas dan tirani minoritas, 11) Menjunjung tinggi kepentingan rakyat diatas
kepentingan pribadi. Menjadi tugas bersama saat ini adalah melaksanankan demokrasi

Indonesia dengan tidak meninggalkan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan
prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari penting untuk

mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa. Meskipun pelaksanaan

demokrasi menghadapi berbagai tantangan, hal ini menjadi kesempatan untuk
meningkatkan proses politik di Indonesia.

F. Demokrasi Partai Politik dan Pemilihan Umum
Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik mengatur ketentuan mengenai partai politik mulai dari
pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik hingga

pengawasan dan sanksi terhadap partai politik. Namun, partai politik sebagai pilar
demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang

demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Upaya untuk
memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial paling tidak dilakukan pada

BAB 4 DEMOKRASI | 31