Page 92 - test
P. 92
LAMPIRAN 1 [C O N T O H]
FORMULIR PENGUSULAN PROYEK T-3
UNIT
PROGRAM : Direktorat Jenderal Pajak
UNIT ESELON II
KEGIATAN : Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Perpajakan
: Kanwil Ditjen Pajak
: Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Perpajakan di Daerah
DISKRIPSI : Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Tarakan
Nama Proyek
: Jl. Sukarno Hatta No 1 Tarakan
Lokasi Proyek : Gedung dan Bangunan
Output Yang Didukung : Kota Tarakan sebagai ibukota untuk propinsi yang baru, yaitu propinsi
Latar Belakang Usulan
Proyek Kalimantan Utara membutuhkan gedung KPP yang representative.
Karakteristik Proyek : Konstruksi
RUANG LINGKUP
- Gedung Kantor 2 lantai
- Gedung Aula
- Sarana dan Prasarana lingkungan kantor
TUJUAN DAN MANFAAT Manfaat
Tujuan Dengan adanya KPP Tarakan diharapkan
Meningkatkan dan mengamankan penerimaan penerimaan perpajakan di wilayah kerja
perpajakan di lingkup wilayah kerja Kalimantan Kalimantan Utara meningkat. Selain itu
Utara. pelayanan pajak kepada WP di lingkup wilayah
Kota Tarakan memiliki potensi perpajakan yang Kalimantan Utara diharapkan semakin maksimal
tinggi mengingat terdapat sector pertambangan
dan hasil hutan yang menjadi komoditas
utama Tarakan. Selain hal tersebut, pelayanan
pajak selama ini dilaksanakan di Balikpapan
yang menjadikan WP sulit dalam memenuhi
kewajiban pajaknya
ANALISIS STAKEHOLDER
Internal : - Pembangunan KPP Tarakan disesuaikan dengan standar kantor pelayanan
Stakeholder sebagaimana diatur oleh Kantor Pusat DJP.
- Keterbatasan alokasi anggaran yang ditetapkan KP DJP dijadikan pertimbangan
dalam pembangunan gedung tanpa mempengaruhi kualitas bangunan.
- Pegawai Pajak dapat lebih dekat melayani WP
- Jumlah pegawai pajak sebanyak 100 orang membutuhkan ruang kerja
±4m2/orang
- Pimpinan dapat memperoleh informasi potensi perpajakan di Tarakan lebih
akurat
Eksternal : - WP dapat mengurus dan membayar pajak lebih mudah
Stakeholder - Kemudahan akses transportasi karena letak kantor berada di lingkungan kantor
pemerintahan
Biro Perencanaan Dan Keuangan 85
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
FORMULIR PENGUSULAN PROYEK T-3
UNIT
PROGRAM : Direktorat Jenderal Pajak
UNIT ESELON II
KEGIATAN : Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Perpajakan
: Kanwil Ditjen Pajak
: Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Perpajakan di Daerah
DISKRIPSI : Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Tarakan
Nama Proyek
: Jl. Sukarno Hatta No 1 Tarakan
Lokasi Proyek : Gedung dan Bangunan
Output Yang Didukung : Kota Tarakan sebagai ibukota untuk propinsi yang baru, yaitu propinsi
Latar Belakang Usulan
Proyek Kalimantan Utara membutuhkan gedung KPP yang representative.
Karakteristik Proyek : Konstruksi
RUANG LINGKUP
- Gedung Kantor 2 lantai
- Gedung Aula
- Sarana dan Prasarana lingkungan kantor
TUJUAN DAN MANFAAT Manfaat
Tujuan Dengan adanya KPP Tarakan diharapkan
Meningkatkan dan mengamankan penerimaan penerimaan perpajakan di wilayah kerja
perpajakan di lingkup wilayah kerja Kalimantan Kalimantan Utara meningkat. Selain itu
Utara. pelayanan pajak kepada WP di lingkup wilayah
Kota Tarakan memiliki potensi perpajakan yang Kalimantan Utara diharapkan semakin maksimal
tinggi mengingat terdapat sector pertambangan
dan hasil hutan yang menjadi komoditas
utama Tarakan. Selain hal tersebut, pelayanan
pajak selama ini dilaksanakan di Balikpapan
yang menjadikan WP sulit dalam memenuhi
kewajiban pajaknya
ANALISIS STAKEHOLDER
Internal : - Pembangunan KPP Tarakan disesuaikan dengan standar kantor pelayanan
Stakeholder sebagaimana diatur oleh Kantor Pusat DJP.
- Keterbatasan alokasi anggaran yang ditetapkan KP DJP dijadikan pertimbangan
dalam pembangunan gedung tanpa mempengaruhi kualitas bangunan.
- Pegawai Pajak dapat lebih dekat melayani WP
- Jumlah pegawai pajak sebanyak 100 orang membutuhkan ruang kerja
±4m2/orang
- Pimpinan dapat memperoleh informasi potensi perpajakan di Tarakan lebih
akurat
Eksternal : - WP dapat mengurus dan membayar pajak lebih mudah
Stakeholder - Kemudahan akses transportasi karena letak kantor berada di lingkungan kantor
pemerintahan
Biro Perencanaan Dan Keuangan 85
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
