Page 25 - ERI BPS - KARYA TULIS EKRAF
P. 25
21
Culture, Media, and Sport (DCMS) Task Force 1998, lembaga yang
mengelola industri kreatif di Inggris. Departemen Perindustrian RI pun
kemudian menggunakan definisi yang hampir serupa. Industri kreatif di
Indonesia kemudian didefinisikan sebagai industri yang berasal dari
pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan
dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
Pengembangan industri kreatif di Indonesia dikelola oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Kementerian ini bekerja melalui Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pemasaran
Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya,
Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK,
Inspektorat Jenderal, serta Badan Pengembangan Sumber Daya
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
Klasifikasi industri kreatif bagi menjadi 15 subsektor industri
kreatif. klasifikasi industri kreatif Indonesia ini mengacu pada studi
pemetaan industry kreatif yang dilakukan oleh DCMS Inggris, yang
disesuikan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
)tahun 2005. Ke-15 subsektor tersebut adalah:
1. Periklanan: kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan
(komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu),
yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang
dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan,
iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi
publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan
elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan
gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan
reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau
samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Kode KBLI
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 5 digit; 73100.
