Page 111 - LPK 2021
P. 111
E. Ombudsman Republik hubungan organik dengan
Indonesia Lembaga Negara dan instansi
Ombudsman Republik pemerintahan lainnya, serta
Indonesia adalah Lembaga dalam menjalankan tugas dan
Negara yang mempunyai wewenangnya bebas dari campur
kewenangan mengawasi tangan kekuasaan lainnya (pasal
Penyelenggaraan Pelayanan 2 Undang-Undang Republik
Publik baik yang Indonesia Nomor 37 Tahun 2008
diselenggarakan oleh Tentang Ombudsman Republik
penyelenggara Negara dan Indonesia)
pemerintahan termasuk yang Ombudsman dalam
diselenggarakan oleh Badan menjalankan tugas dan
Usaha Miliki Negara, Badan wewenangnya berasaskan (pasal
Usaha Milik Daerah, dan Badan 3 Undang-Undang Republik
Hukum milik Negara serta Badan Indonesia Nomor 37 Tahun 2008
Swasta atau perseorangan yang Tentang Ombudsman Republik
diberi tugas menyelenggarakan Indonesia) :
pelayanan publik tertentu yang 1. Kepatutan
sebagian atau seluruh dananya 2. Keadilan
bersumber dari anggaran 3. Non-diskriminasi
pendapatan dan belanja Negara 4. Tidak memihak
dan/atau anggaran pendapatan 5. Akuntabilitas
dan belanja daerah (Pasal 1 6. Keseimbangan
Undang-Undang Republik 7. Keterbukaan dan
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 8. Kerahasiaan
Tentang Ombudsman Republik Pengadilan Agama
Indonesia). Tabanan telah dilakukan survey
Ombudsman merupakan secara insidentil oleh
Lembaga Negara yang bersifat Ombudsman Republik Indonesia
mandiri dan tidak memiliki Perwakilan Provinsi Bali pada
102
