Page 6 - LPK 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pemeriksa Keuangan dan
R Mahkamah Kementerian PAN RB sebagai
eformasi Birokrasi medorong

salah
keberadaan
Negara
lembaga
satu
Agung dapat dirasakan langsung pelaksana Reformasi Birokrasi
oleh masyarakat. Di tengah tuntutan percontohan. Dengan ditetapkannya
masyarakat yang semakin tinggi, Mahkamah Agung sebagai proyek

Reformasi Birokrasi mendesak percontohan Reformasi Birokrasi
Mahkamah Agung untuk terus maka pelaksanaan Reformasi

meningkatkan kualitas pelayanan Birokrasi harus dilakukan pula oleh

publik. Perubahan mind set dan badan-badan peradilan yang berada
culture set harus terus didorong di bawahnya termasuk juga

agar birokrasi mampu menunjukkan Pengadilan Agama Tabanan.
performa/kinerjanya. Tidak hanya Untuk mewujudkan Visi

itu, birokrasi juga harus lebih Indonesia Maju telah diterbitkan
lincah, sederhana, adaptif dan Peraturan Presiden Nomor 81

inovatif, serta mampu bekerja Tahun 2010 tentang Grand Design

secara efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
Reformasi Birokrasi harus Peraturan Menteri Pendayagunaan

dibangun secara sistematis dan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun

berkelanjutan. Reformasi Birokrasi 2020 tentang Road Map Reformasi
harus disadari dan dibangun Birokrasi 2020-2024, dibandingkan

bersama tanpa kecuali dalam dengan Road Map sebelumnya,
mewujudkan Visi Indonesia Maju. terdapat setidaknya ada tiga hal

Pada tahun 2007 pemerintah yang diperbaharui. Pertama, Road
telah menetapkan Mahkamah Map ini lebih menekankan hal-hal

Agung RI bersama dengan yang bersifat implementatif

Kementerian Keuangan, Badan dibandingkan dengan formalitas.

1