Page 18 - MODUL EKONOMI KELAS XI KD 3.6 DAN 4.6_Neat

M O D U L E K O N O M I K E L A S X I
K D 3 . 6 D A N . 4 . 6 H A L A M A N 1 3

K E G I A T A N P E M B E L A J A R A N 2
P E N Y U S U N A N A P B N , K E B I J A K A N A P B N ,

D A N P E N G A R U H A P B N T E R H A D A P

P E R E K O N O M I A N

A. TUJUAN PEMBELAJARAN Asas penyusunan APBN
Kemandirian artinya pembiayaan Negara
Setelah mempelajarai materi pada kegiatan didasarkan atas kemampuan Negara.
pembelajaran 2 ini, peserta didik diharapkan Sedangkan pinjaman luar negeri hanya
mampu menjelaskan prinsip dan asas digunakan sebagai pelengkap
pengusunan APBN, menjelaskan mekanisme Penghematan atau peningkatan efisiensi dan
penyusunan APBN, menjelaskan Kebijakan produktifitas
anggaran APBN, dan menjelaskan pengaruh Penajaman prioritas pembangunan artinya
APBN terhadap perekonomian dengan cermat, APBN harus mengutamakan pada
penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin pembiayaan yang lebih bermanfaat
selama proses pembelajaran, bersikap jujur, Landasan hukum APBN
santun, percaya diri dan pantang menyerah, UUD 1945 pasal 23 ayat 1 : APBN ditetapkan
serta memiliki sikap responsive (berpikir kritis) setiap tahun
dan pro-aktif serta mampu berkomunikasi dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan
bekerjasama dengan baik. Negara
UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
B. PENJELASAN MATERI
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
1. PRINSIP DAN ASAS 2. MEKANISME PENYUSUNAN
PENYUSUNAN APBN APBN
Prinsip penyusunan APBN
1. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan
aspek pendapatan
Mengintensifkan penerimaan sector
anggaran dalam jumlah dan ketepatan
penyetoran.
Mengintensifkan penagihan dan
pemungutan piutang Negara, misalnya
sewa penggunaan barang Negara, sewa
pelabuhan dan sewa landasan pesawat. Berdasarkan pasal 15 UU nomor 17 tahun 2003
Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang tentang penyusunan dan penetapan APBN,
diderita oleh Negara dan denda yang dijelaskan proses penyusunan APBN sebagai
dijanjikan. berikut :
2. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan
pengeluaran Negara Undang-undang tentang APBN, disertai nota
Hemat, tidak boros, efisien dan bedaya keuangan dan dokumen-dokumen
guna serta sesuai dengan kebutuhan pendukungnya kepada Dewan Perwakilan
teknis yang ada Rakyat pada bulan Agustus tahun
Terarah dan terkendali sesuai dengan sebelumnya.
anggaran dan program kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-undang
Mengusahakan semaksimal mungkin tentang APBN dilakukan sesuai dengan
pembelian produk-produk dalam negeri undang-undang yang mengatur susunan dan
dengan memperhatikan kemampuan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
atau potensi yang dimiliki