Page 35 - MODUL EKONOMI KELAS XI KD 3.6 DAN 4.6_Neat

M O D U L E K O N O M I K E L A S X I
K D 3 . 6 D A N . 4 . 6 H A L A M A N 3 0

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 1
1. C

PEMBAHASAN:
APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta
belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya:
Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan
pemerintah daerah.
Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
Memberikan gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengluaran selama satu tahun.
Mengurangi dan menghindari kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang
merugikan.
2. D
PEMBAHASAN:
Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa
fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. A
PEMBAHASAN:
Fungsi alokasi artinya bahwa anggaran daerah harus diarahkan agar dapat mengurangi
pengangguran dan menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran serta
pemborosan tenaga kerja, dan juga agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian daerah.
4. B
PEMBAHASAN:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya:
Pajak Daerah terdiri dari pajak restoran, hotel, penerangan jalan, reklame, pengambilan
bahan galian golongan C, hiburan, dan parkir.
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dikelompokkan menjadi tiga bagian,
yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah, yang berasal dari lain-lain milik Pemda.
Contohnya seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan
bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya.
5. B
PEMBAHASAN:
Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus .

6. E
PEMBAHASAN:
Cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai ketentuannya sebagai berikut.
DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang
ditetapkan dalam APBN.
DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan
90 persen dari dana alokasi umum.
DAU untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian
jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan APBN
dengan porsi daerah kabupaten atau kota.