Page 31 - MODUL EKONOMI KELAS XI KD 3.6 DAN 4.6_Neat

M O D U L E K O N O M I K E L A S X I
K D 3 . 6 D A N . 4 . 6 H A L A M A N 2 6

Termasuk juga pendapatan pemerintah Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan
daerah tertentu kepada pemerintah daerah dengan peraturan daerah selanjutnya
lainnya sesuai dengan peraturan undang- dituangkan dalam keputusan
undang. gubernur/walikota/bupati.
Belanja bantuan keuangan Proses penyusunan APBD secara skematis
Belanja bantuan keuangan adalah
pengeluaran yang digunakan untuk
mengganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari pemerintah
daerah provinsi kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan
pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga
bantuan keuangan dari pemerintah daerah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian 6. PENGARUH APBD TERHADAP
bantuan keuangan dilakukan dalam rangka PEREKONOMIAN
pemerataan atau peningkatan kemampuan Pengaruh APBD terhadap perekonomian sama
keuangan. dengan pengaruh APBN terhadap
5. MEKANISME PENYUSUNAN APBD perekonomian, yang membedakan disini hanya
Berdasarkan pasal 20 UU nomor 17 tahun 2003 pada ruang lingkup APBD terbatas pada
tentang penyusunan dan penetapan APBD, wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan
dijelaskan sebagai berikut : kepada kepala daerah sesuai dengan semangat
Pemerintah daerah mengajukan otonomi daerah. Apabila APBD telah dirancang
Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD sesuai dengan kondisi atau keadaan provinsi,
yang disertai penjelasan dan dokumen kabupaten kota dan dilaksanakan dengan
pendukung. Rancangan ini biasanya transparansi oleh aparatur pemerintah dalam
diajukan pada bulan Oktober minggu pengawasan DPRD, APBD dapat membantu
pertama di tahun sebelumnya. dalam upaya mengurangi kemiskinan,
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah memperluas kesempatan kerja,
tentang APBD dilakukan sesuai dengan memungkinkan daerah itu untuk mengadakan
undangundang yang mengatur susunan investasi baru dan untuk menyejahterakan
dan kedudukan DPRD. kehidupan rakyat secara berkesinambungan.
DPRD dapat mengajukan usul yang
mengakibatkan perubahan jumlah C. RANGKUMAN
penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rancangan Peraturan Daerah tentang (APBD) merupakan suatu rencana
APBD. keuangan tahunan pemerintah daerah yang
DPRD kemudian meninjau RAPBD lalu mempunyai beberapa unsur, seperti adanya
mengambil keputusan setuju atau tidak rencana kegiatan suatu daerah beserta
dengan rancangan tersebut. Pengambilan uraiannya secara rinci, sumber penerimaan,
keputusan dilakukan selambat-lambatnya adanya biaya-biaya yang merupakan batas
satu bulan sebelum tahun anggaran yang maksimal pengeluaran yang akan
bersangkutan dilaksanakan. dilaksanakan.
Jika RAPBD disetujui maka rancangan APBD memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi
tersebut akan diterapkan menjadi APBD otorisasi, perencanaan, pengawasan,
melalui peraturan daerah. Jika DPRD tidak alokasi, distribusi, stabilisasi.
menyetujui RAPBD, pemerintah daerah bisa
menggunakan APBD setinggi-tingginya
sebesar angka APBD tahun sebelumnya.