Page 29 - MODUL EKONOMI KELAS XI KD 3.6 DAN 4.6_Neat

M O D U L E K O N O M I K E L A S X I
K D 3 . 6 D A N . 4 . 6 H A L A M A N 2 4

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
sah, yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang
Contohnya seperti hasil penjualan aset berasal dari APBN, yang mana dana ini
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dialokasikan dengan tujuan untuk
pendapatan bunga, penerimaan atas pemerataan kemampuan keuangan antar
tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya. daerah yang berguna untuk membiayai
Kemandirian APBD memiliki hubungan yang kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka
sangat erat dengan kemandirian PAD. Dimana pelaksanaa desentralisasi. Untuk cara
semakin besar sumber pedapatan yang menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)
didapatkan dari potensi yang dimiliki oleh sesuai ketentuannya sebagai berikut.
daerah, maka daerah yang bersangkutan akan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25
semakin leluasa untuk mengakomodasikan persen dari penerimaan dalam negeri
kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan yang ditetapkan dalam APBN.
masyarakat tanpa muatan kepentingan DAU untuk daerah provinsi dan
pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kabupaten/kota ditetapkan masing-
kebutuhan masyarakat di daerah. masing 10 persen dan 90 persen dari dana
2) Dana Perimbangan alokasi umum.
Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, DAU untuk suatu daerah kabupaten atau
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. kota tertentu ditetapkan berdasarkan
Besarnya jumlah Dana Perimbangan perkalian jumlah dana alokasi umum
ditetapkan pada setiap tahun anggaran dalam untuk daerah kabupaten atau kota yang
APBN. ditetapkan APBN dengan porsi daerah
1. Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten atau kota.
Menurut PP No 55 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1, Porsi daerah kabupaten atau kota
dana bagi hasil (DBH) terdiri atas pajak dan sebagaiman dimaksud diatas merupakan
sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak proporsi bobot daerah kabupaten atau
Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan kota di seluruh Indonesia.
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan DAU suatu daerah ditentukan atas besar
Pajak Penghasilan. Sedangkan DBH sumber kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang
daya alam meliputi kehutanan, merupakan selisih antara kebutuhan
pertambangan umum, perikanan, daerah dan potensi daerah.
pertambangan minyak bumi, pertambangan 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
gas, dan pertambangan panas bumi. Besaran Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, dana
DBH sebagai berikut: alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang
Besaran dana bagi hasil penerimaan bersumber dari pendapatan APBN yang
negara dari PBB dengan imbangan 10 dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan
persen untuk daerah. DAK adalah untuk membantu daerah dalam
Besaran dana bagi hasil penerimaan membiayai kegiatan khusus yang merupakan
negara dari BPHTB urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
dengan imbangan 20 persen untuk nasional. Kegiatan khusus ini meliputi:
pemerintah dan 80 persen untuk daerah. Berbagai kebutuhan yang tidak dapat
Besaran dana bagi hasil pajak penghasilan diperkirakan dengan alokasi umum.
dibagikan kepada daerah sebesar 20 Berbagai kebutuhan yang merupakan
persen. komitmen atau prioritas nasional.
Dana bagi hasil dari sumber daya alam
ditetapkan masing-masing seusai
peraturan perundang-undangan.