Page 24 - MODUL EKONOMI KELAS XI KD 3.6 DAN 4.6_Neat

M O D U L E K O N O M I K E L A S X I
K D 3 . 6 D A N . 4 . 6 H A L A M A N 1 9

Kunci Jawaban Kegiatan Pembelajaran 1

1. E
PEMBAHASAN:

2. A
PEMBAHASAN:
Berdasarkan pasal 15 UU nomor 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penetapan APBN,
dijelaskan proses penyusunan APBN sebagai berikut :
Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota
keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan
undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan
Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum
tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang,
Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN
tahun anggaran sebelumnya.
3. B
PEMBAHASAN:
Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN oleh pemerintah,
diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan Undang undang dan pelaksanaannya
dikuatkan dengan Keputusan Presiden
4. A
pEMBEHASAN:
Pasal 23 UUD 1945 berbunyi: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
5. E
PEMBAHASAN:
Pasal 11 UU nomor 17 tahun 2003 membahas tentang penyusunan dan penetapan APBN
6. C

PEMBAHASAN:
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan masukan atas hasil pemeriksaaan dana APBN