Page 145 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal
16 Kementerian Keuangan
Awan Nurmawan Nuh ke BPKP

Kepala BPKP menerima kunjungan dari Inspektur Jenderal Kementerian
Keuangan (Awan Nurmawan Nuh) dalam rangka meningkatkan sinergi,
mempererat hubungan kelembagaan, berkoordinasi terkait pengawasan PC-
PEN, peningkatan kapabilitas APIP, dan pembahasan terkait organisasi profesi
Asosisasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

16 Evaluasi Reformasi dan Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan perubahan dan perbaikan yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi penyelenggaraan (RB) sangat penting
untuk perbaikan birokrasi. Pada tanggal 16 September ini, Sekretaris Utama
BPKP bersama Para Pimpinan BPKP menerima Tim Menpan yang dikoordinasi
oleh Asdep Perumusan Kebijakan RB, Kamaruddin, untuk melakukan Evaluasi
RB dan SAKIP BPKP tahun 2021. Hal ini merupakan sarana untuk menilai
penyelenggaraan RB sekaligus untuk mendapatkan masukan yang berarti
untuk masa mendatang.

Oktober

11 Harapkan Kerja Sama Peningkatan Kompetensi
Auditor Intern, AAI Kunjungi BPKP

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menerima kunjungan dari Ketua
Asosiasiasi Auditor Intern (AAI), Misbahul Munir, beserta jajarannya. Dalam
kunjungannya, Misbahul Munir menyampaikan harapan agar BPKP berkenan
menjalin kerja sama dengan AAI, dalam hal ini untuk peningkatan kompetensi
profesi auditor intern.

11 Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKP

Biro Keuangan BPKP menyelenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKP
Triwulan III serta Penelitian dan Reviu RKA BPKP Pagu Alokasi Anggaran Tahun
2022 secara daring dan luring selama lima hari mulai tanggal 11 Oktober 2021.
Membuka forum secara resmi, Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto,
menyampaikan bahwa keberlanjutan serapan anggaran harus dijaga. Ia juga
mengingatkan soal dampak peredaran uang terhadap Pendapatan Domestik
Bruto (PDB).

November

01 BPKP Kembali Audit Badan Peradilan
Mahkamah Agung

BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu atas Penanganan Perkara pada Badan
Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Dalam kegiatan Kick Off Meeting,
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto,
mengatakan bahwa ruang lingkup pengawasan akan mencakup 3 jenis
peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Agama di 15 provinsi. Lingkup audit yang akan dilakukan tidak mencakup
substansi perkara peradilan tetapi berfokus pada akuntabilitas tata kelola
penanganan perkara.

130