Page 146 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022
P. 146
29 BPKP, BAPPENAS, dan Bareskrim Polri,
FGD Pengawasan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman,
Salamat Simanullang Ak., MBA, memberi sambutan sekaligus menyampaikan
pemaparan terkait FGD pengawasan pembangunan Ibu Kota Negara. Setelah
LampiranLampiran
selesai diskusi, dilanjutkan dengan meninjau lokasi rencana yang akan menjadi
Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Desember
06 BPKP DIY Kawal Akuntabilitas
Dana Penanggulangan Bencana
Dalam rangka mengawal akuntabilitas dana penanggulangan bencana,
bertempat di ruang workshop Perwakilan BPKP DIY, dilaksanakan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan penanganan bencana daerah dan tata kelola
pendanaannya pada Kabupaten Sleman tahun 2021.
BPKP bersinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia
07 dalam optimalisasi pengawalan program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Pentingnya sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam optimalisasi
pengawalan program PEN untuk membangun perspektif yang komprehensif
dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, dan ketaatan pada
perundangan. Program PEN perlu pengawalan oleh Kejaksaan karena
pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar sehingga terdapat
risiko hukum dan akuntabilitas yang besar.
BPKP Perkuat Pengendalian Intern Kemenhan
08 Melalui Kapabilitas APIP
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto,
menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat TNI dan Kementerian
Pertahanan Tahun 2021 di Markas Besar TNI, Jakarta. Dalam acara tersebut,
beliau memaparkan tentang penguatan peran APIP menuju New SPIP
Terintegrasi di Lingkungan TNI/Kementerian Pertahanan.
131
