Page 20 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

B. Struktur Organisasi

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BPKP
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Kepala BPKP
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi BPKP

terdiri dari Kepala BPKP yang membawahi satu Sekretariat Utama, lima Kedeputian,
empat Pusat, serta satu Inspektorat. BPKP juga memiliki 34 Perwakilan yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia. Struktur organisasi BPKP disajikan dalam Gambar 1.1. Kepala
BPKP

Kepala BPKP dibantu
Sekretaris Utama, 5 (lima)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BPKP dibantu oleh Sekretaris Deputi, Inspektur, 4
enam Pimpinan Tinggi Madya, yaitu: Utama (empat) Kepala Pusat dan
34 Kepala Perwakilan

1. 1. Sekretaris Utama

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
1.2.
Perekonomian dan Kemaritiman;

3. 3. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;

Deputi Bidang
4. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Instansi Pengawasan Instansi Deputi Bidang Deputi Bidang Akuntan Deputi Bidang Investigasi.
Deputi Bidang
Negara;
Pengawasan
Keuangan Daerah; Pemerintah Bidang Pemerintah Bidang Penyelenggaraan
Perekonomian dan Polhukam, Pembangunan Keuangan Daerah;
Kemaritiman; Manusia, dan Kebudayaan;
5. Deputi Bidang Akuntan Negara;
5.
6. Deputi Bidang Investigasi.

Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
BPKP terdiri atas: Inspektur Kepala Pusdiklatwas Kepala Puslitbangawas Kepala Pusinfowas Kepala Pusbin JFA

Para Kepala Biro yang berada di Kepala Pusat Penelitian dan
1. 5.
bawah Sekretaris Utama; Pengembangan Pengawasan;

Para Direktur yang berada di bawah
2. 6. Kepala Pusat Informasi Pengawasan;
Deputi Kepala BPKP;

3. Inspektur; 7. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Kepala Perwakilan
(34 Perwakilan)
Fungsional Auditor;
Kepala Pusat Pendidikan dan Kepala Perwakilan BPKP di 34 provinsi
4. 8.
Pelatihan Pengawasan; dalam wilayah Republik Indonesia.

5