Page 24 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

C. Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
Pada tahun 2020, Kepala
BPKP telah menetapkan 1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
Peraturan Nomor 2 Tahun Pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah dan tertuang dalam rencana kerja
2020 tentang Rencana pemerintah (RKP) setiap tahunnya, membutuhkan pendanaan yang sangat besar. BPKP
Strategis (Renstra) Badan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut berperan untuk meningkatkan
Pengawasan Keuangan dan ruang fiskal guna mendanai pembangunan nasional tersebut melalui pengawasan dalam
Pembangunan Tahun rangka optimalisasi penerimaan negara, dan memastikan bahwa belanja pemerintah dalam
2020-2024. Dalam Renstra rangka pembangunan nasional telah efisien, serta mampu menyelamatkan keuangan
tersebut, dinyatakan bahwa negara dari segala kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan
BPKP berperan memastikan ketentuan perundang-undangan.
ketercapaian visi dan misi
presiden dan wakil presiden 2. Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan nasional;
periode 2020-2024, melalui Pencapaian target-target pembangunan nasional yang tercantum dalan RKP harus terus
pengawasan atas akuntabilitas dimonitor untuk memastikan agar kemajuannya sesuai dengan rencana, dan pada akhir
pengelolaan keuangan dan tahun dapat dipastikan pencapaiannya sesuai dengan target. BPKP mengemban amanat
akuntabilitas pembangunan tersebut dan berperan dalam mengawal kemajuan pencapaian target, serta turut berperan
nasional. menyampaikan saran strategis kepada Presiden dan penanggung jawab pembangunan
nasional untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan nasional.

Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan usaha;
Untuk menjalankan peran tersebut, dalam periode 2020-2024, 3. Badan usaha, yang terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah
BPKP melaksanakan pengawasan intern dan membangun tata (BUMD), badan layanan umum (BLU), dan badan usaha milik desa (BUMDes) berperan
kelola pengawasan intern dengan menitikberatkan pada penting dalam menggerakkan perekonomian di tingkat nasional, daerah, dan desa. Di
beberapa isu strategis sebagai berikut: samping itu badan usaha juga turut berkontribusi dalam mendanai pembangunan nasional,
daerah, dan desa melalui pembagian keuntungan yang diperolehnya kepada negara,

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara daerah, dan desa. Untuk memastikan agar badan usaha dikelola secara baik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, BPKP berperan dalam membantu badan usaha untuk
Pada periode 2020-2024, dan daerah;
terdapat 6 isu strategis Pengawasan intern atas akuntabilitas pembangunan menjaga dan meningkatkan akuntabilitasnya, sehingga badan usaha dapat dikelola
yang menjadi sasaran 2. nasional; dengan akuntabel, mampu menggerakkan perekonomian nasional, daerah, dan desa
BPKP, yaitu akuntabilitas sesuai dengan maksud pendiriannya, serta memberikan kontribusi dalam mendanai
keuangan Negara, 3. Pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan badan
akuntabilitas pembangunan usaha; pembangunan nasional, daerah, dan desa.
nasional, akuntabilitas
badan usaha, efektivitas 4. Pengawasan intern dalam rangka pemberantasan korupsi; 4. Pengawasan intern dalam rangka pemberantasan korupsi;
pengendalian korupsi, Korupsi masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020, skor indeks
kualitas pengendalian Pengawasan intern dalam rangka meningkatkan kualitas perpsepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 berdasarkan indikator nol (0 - sangat
intern, dan tata kelola 5. pengendalian intern instansi pemerintah dan badan usaha;
pengawasan intern BPKP korup) hingga 100 (sangat bersih). Dalam periode 2020-2024, BPKP turut mengambil
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern bagian dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui upaya represif
Upaya preventif
BPKP. (penegakan hukum), tetapi juga melalui upaya preventif dan edukatif.
dijalankan melalui sosialisasi dan evaluasi fraud risk assessment (FRA).

9