Page 70 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

2.2.4 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai sesuai Target
d. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh
Capaian kinerja jumlah PSN yang tercapai sesuai target pada tahun 2021 adalah sebesar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal
202,38%, yaitu realisasi 85 dari 42 PSN yang ditargetkan. ditemukan adanya kerugian keuangan Negara.
Proyek strategis nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa e. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh
pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai strategis dalam meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara.
pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan Menindaklanjuti Inpres tersebut, sejak tahun 2016 BPKP telah melakukan pengawasan atas
proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau PSN. Pada tahun 2021, BPKP telah melaksanakan reviu tata kelola PSN pada 201 PSN dan
badan usaha, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dengan 10 program strategis nasional untuk memperoleh gambaran dan identifikasi permasalahan
mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum PSN adalah serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN. Secara khusus,
Perpres Nomor 3 Tahun 2016, yang berturut-turut diubah dengan Perpres Nomor 58 Tahun tujuan reviu tata kelola PSN tersebut adalah untuk:
2017, Perpres Nomor 58 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Berdasarkan Memetakan capaian progres fisik dan keuangan PSN.
Perpres Nomor 109 Tahun 2020, jumlah PSN adalah sebanyak 201 proyek dan 10 program a.
strategis nasional. b. Identifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta alternatif solusi

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN, Presiden menerbitkan Inpres Nomor terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan tersebut berada pada
1 Tahun 2016. Diktum kelima butir pertama Inpres tersebut secara khusus menugaskan satker/instansi mana.
BPKP untuk: c. Identifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN.

d. Identifikasi efektivitas pencapaian target output PSN.
a. (governance) percepatan
pelaksanaan PSN. Berdasarkan hasil reviu tata kelola PSN sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan

PSN yang tercapai bahwa sebanyak 85 PSN telah tercapai sesuai dengan target, dengan capaian sama atau
b. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus- sesuai target melebihi target. Dari 85 PSN tersebut, sebanyak 30 PSN telah selesai dan sebanyak 55 PSN
kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam sebanyak 85
percepatan pelaksanaan PSN. masih dalam konstruksi dengan kemajuan fisik sesuai dengan yang rencana. PSN yang
tercapai sesuai dengan target pada tahun 2021 adalah sebanyak 42 dari 85 PSN atau
c. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan Negara dalam hal mencapai 202,38%.
ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan audit Mencermati lebih lanjut PSN yang tercapai sesuai target sebanyak 85, PSN sektor
investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan
wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Bendungan dan Irigasi menunjukkan perkembangan yang paling baik dengan jumlah yang
PSN. tercapai sesuai dengan rencana sebanyak 32 PSN, diikuti sektor jalan dan jembatan
sebanyak 15 PSN.

55