Page 71 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

d. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan
2.2.4 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai sesuai Target oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga
dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan Negara.
Proyek strategis nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa
e. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam
pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai strategis dalam meningkatkan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan permintaan menteri/kepala
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan
proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau Menindaklanjuti Inpres tersebut, BPKP telah melakukan pengawasan atas PSN sejak
badan usaha, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dengan mengutamakan tahun 2016. Pada tahun 2021, BPKP telah melaksanakan reviu tata kelola PSN
penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum PSN adalah Perpres No. 3 Tahun pada 201 PSN dan 10 program strategis nasional untuk:
2016, yang berturut-turut diubah dengan Perpres No. 58 Tahun 2017, perpres No. 58 Tahun
2018, dan Perpres No. 109 tahun 2020. Berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2020, jumlah a. Memetakan capaian progres fisik dan keuangan PSN.
PSN sebanyak 201 proyek dan 10 program strategis nasional.
b. Mengidentifikasi hambatan terhadap percepatan pelaksanaan PSN serta alternatif
Dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun
solusi terhadap hambatan, termasuk identifikasi hambatan tersebut berada pada
2016. Diktum kelima butir pertama Inpres tersebut secara khusus menugaskan BPKP untuk:
satker/instansi mana.
c. Mengidentifikasi peraturan yang menghambat percepatan pelaksanaan PSN.

a. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan d. Mengidentifikasi efektivitas pencapaian target output PSN.
pelaksanaan PSN.
Berdasarkan hasil reviu tata kelola PSN sebagaimana tersebut di atas, dapat
b. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus disimpulkan bahwa sebanyak 85 PSN telah tercapai sesuai dengan target,
penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan PSN yang tercapai dengan capaian sama atau melebihi target. Dari 85 PSN tersebut, sebanyak 30
pelaksanaan PSN. sesuai target
sebanyak 85 PSN telah selesai dan sebanyak 55 PSN masih dalam konstruksi dengan kemajuan
c. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan Negara dalam hal ditemukan fisik sesuai dengan yang rencana. PSN yang tercapai sesuai dengan target

adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan audit investigatif/audit pada tahun 2021 adalah sebanyak 85 dari 42 PSN atau mencapai 202,38%.
tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang (pelanggaran Mencermati lebih lanjut PSN yang tercapai sesuai target sebanyak 85,
administrasi) dalam percepatan pelaksanaan PSN.
PSN sektor Bendungan dan Irigasi menunjukkan perkembangan yang paling baik
dengan jumlah yang tercapai sesuai dengan rencana sebanyak 32 PSN,
diikuti sektor jalan dan jembatan sebanyak 15 PSN.

56