Page 14 - MONITORING ISU 18-25 Feb 2022

Isu 4

Pro Kontra BPJS Jadi Syarat

Fasilitas Layanan Publik

Identifikasi Isu

Mulai 1 Maret 2022, Pemerintah memberlakukan

kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk 21

layanan publik, di antaranya membuat SIM, STNK, SKCK,

pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta jual beli properti.

Kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut-sebut sebagai

penahan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Alih-alih menunjukkan komitmen untuk memastikan seluruh

masyarakat masuk program JKN, beberapa pihak melihat

kebijakan ini semacam bentuk pemaksaan dan mengancam

kredibilitas pemerintah dalam mengelola BPJS Kesehatan.

Respon Publik

Terhadap Isu

Analisis Isu

Kebijakan ini dinilai pukul rata dan implementasinya berpotensi

kontraproduktif karena tidak fokus pada target. Pemerintah perlu mengkaji

kembali adanya korelasi dan pengaruh peningkatan kepesertaan terhadap

kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Sebab, kepesertaan yg meningkat bisa

jadi diikuti dengan peningkatan klaim masyarakat di masa mendatang.

Tidak hanya jumlah kepesertaan saja, pemerintah juga perlu memberi

perhatian pada kontribusi peserta dengan menjaga mereka tetap aktif

setelah terdaftar.

Posisi Organisasi Atas Isu

Belum ada penyebutan BPKP dalam isu ini

Stakeholders Kunci yang Berpengaruh Atas Isu

Dirut BPJS Kesehatan, Dewan JSN, Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR RI

Perilaku Stakeholders Kunci dan Ekspektasi

Mereka Atas Isu

Pemerintah mencari strategi alternatif untuk memenuhi target kepesertaan

98% pada tahun 2024 yg juga aman bagi kondisi keuangan BPJS

Kesehatan.

*) Kronologis lengkap ada di bagian lampiran