Page 10 - buku saku ekonomi

a. Fungsi Otoritasi
a. Fungsi otorisasi bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan. Contoh : Pemerintah mentransfer dana desa sesuai dengan yang telah dianggarkan untuk meningkatkan
kualitas layanan publik di daerah yang mana rencana perekonomian ini dalam jangka waktu satu periode. Jika APBN yang
diusulkan tidak disetujui DPR maka anggaran yang digunakan untuk tahun berikutnya adalah anggaran tahun lalu. Sehingga
APBN ini digunakan sebagai landasan penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan anggaran.
b. Fungsi Perencanaan
b. Fungsi perencanaan bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan. .Contoh : APBN menganggarkan sejumlah dana untuk membangun infrastruktur yang sudah direncanakan
pada tahun berjalan. Karena APBN merupakan daftar anggaran dan pendapatan negara yang direncanakan pada tahun
bersangkutan.
c. Fungsi Pengawasan
c. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh : BPK sebagai
instansi pengawasan tertinggi negara menyerahkan hasil pemeriksaannya berupa APBN, APBD, dan Anggaran perusahaan-
perusahaan milik negara kepada DPR, DPD dan DPR sesuai dengan kewenangan yang tertera pada UUD 1945 pasal 23E sesudah
amandemen.
d. Fungsi Alokasi

d. Fungsi alokasi bahwa anggaran negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Contoh : APBN
mengalokasikan dana kepada pos-pos belanja untuk penggandaan barang atau jasa publik serta pembiayaan pembangunan
lainnya.
e. Fungsi Distribusi
e. Fungsi distribusi bahwa APBN dapat menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor dengan rasa keadilan dan kepatutan.
Contoh : Pemerintah mendistribusikan pendapatan dan anggaran secara merata diseluruh wilayah berupa subsidi pada
maysarakat kurang mampu dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.
f. Fungsi Stabilisasi

f. Fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian. Contoh : Pada suatu pasar yang sedang mengalami inflasi (kenaikan harga barang), maka pemerintah mengambil
9 keputusan untuk menghemat pengeluaran dan meningkatkan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi.