Page 15 - SKH Palangka Post Edisi 26 Juni 2020
P. 15

JUMAT, 26 JUNI 2020                                                                                                                                                                  15

                 Kedepankan Transparansi dalam                                                                                                                          Penyimpangan


                                                                                                                                                                                Bansos
                                      Pemanfaatan Anggaran                                                                                                             Di Sanksi Tegas





                                                                                                                                                                       KUALA KURUN, PPOST
                KUALA KURUN, PPOST                                                                                                                                      Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas)
                Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas)                                                                                               Rayaniatie Djangkan mendukung sikap tegas
                melaksanakan Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun                                                                                           Bupati Jaya S Monong yang memberi sanksi
                                                                                                                                                                       tegas, jika ada yang melakukan penyimpangan
                Sidang 2020, dengan agenda penyampaian pandangan umum                                                                                                  terhadap bantuan sosial (bansos) masyarakat
                fraksi-fraksi pendukung dewan, terhadap rancangan peraturan                                                                                            tidak mampu terdampak virus korona atau
                daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan                                                                                                covid-19.
                                                                                                                                                                        ”Sikap tegas seperti itu yang harus diambil
                APBD tahun 2019.                                                                                                                                       oleh pemimpin. Apabila ada lurah, kepala
                                                                                                                                                                       desa (kades), atau siapapun yang melakukan
                  ”Melalui raperda ini akan dapat   uai jadwal yang ditetapkan oleh Badan                                                                              penyimpangan penyaluran bansos, sudah
                membawa perubahan menjadi lebih   Musyawarah (Banmus),” tuturnya.                                                                                      seharusnya diberikan sanksi tegas,” tegas
                maju dari sebelumnya. Semua harus   Sementara itu, Juru Bicara Fraksi                                                                                  Rayaniatie, Kamis (25/6).
                menjalankan tugas dan fungsi semak-  Demokrat Untung Jaya Bangas men-                                                                                   Legislator dari daerah pemilihan (dapil) I
                simal mungkin, dengan mengede-  gatakan, laporan keuangan merupak-                                                                                     mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya,
                pankan transparansi dalam peman-  an bentuk pertanggungjawaban atas                                                                                    dan Sepang ini menilai, tidak sepatutnya lurah,
                                                                                                                                                          Foto: PPost/Anthoneal
                faatan anggaran, sehingga bersih dan   kepengurusan sumber daya ekonomi   PANDANGAN UMUM - Juru Bicara Fraksi PDIP Lily Rusnikasi (berdiri) menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda   kades, atau siapapun itu melakukan penyimpan-
                bebas dari berbagai unsur KKN,” ucap   yang dimiliki.      tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pada Rapat Paripurna ke 3 Masa Persidangan III Tahun Sidang   gan dalam penyaluran bansos untuk masyarakat
                Juru Bicara Fraksi PDIP Lily Rusnikasi,   Dalam pengelolaan keuangan dae-  2020, Kamis (25/6).                                                         tidak mampu yang terdampak covid-19.
                Kamis (25/6).                 rah juga harus berdasarkan kebutuhan                                                                                      ”Bansos itu merupakan hak masyarakat ti-
                  Dia mengakui, dalam menjalankan   daerah, sehingga seimbang antara pe-  masa satu tahun anggaran, sesuai den-  syarakat,” terangnya.  rapat DPRD sesuai jadwal yang telah   dak mampu yang terdampak covid-19 dan tidak
                tugas, fungsi, dan wewenang jangan   nyerapan dan pengeluaran anggaran   gan Undang-Undang (UU) mengenai   Kemudian, Fraksi Partai NasDem-  ditetapkan,” katanya.  boleh diselewengkan. Siapa pun yang terbukti
                sampai melakukan penyimpangan-  berdasarkan kebutuhan.     keuangan negara, yang strukturnya   Hanura Polie L Mihing menyampai-  Lalu, Juru Bicara Fraksi Gerakan   menyelewengkan bantuan, maka akan wajib
                penyimpangan. Harus berlandaskan de-  ”Usai mempelajari dokumen itu,   terdiri dari pendapatan, belanja, dan   kan, dalam UU Nomor 23 tahun 2014   Karya Bersatu Espriadi menyatakan,   untuk diberikan sanksi tegas,” tutur Politikus
                dikasi, adil, jujur, dan loyalitas, sehingga   kami menyetujui dan sepakat bahwa   pembiayaan daerah.  tentang Pemerintah Daerah, Raperda   Bupati Gumas menyampaikan laporan   Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
                Kabupaten Gumas menjadi sejahtera,   raperda tersebut dapat dibahas di   ”Atas penyampaian Raperda ten-  tentang Pertanggungjawaban pelaksa-  pertanggungjawaban pelaksanaan   Sebelumnya, Bupati Gumas Jaya S Monong
                mandiri, berdaya saing, dan bermartabat.  forum rapat pembahasan antar DPRD   tang Pertanggungjawaban Pelaksa-  naan APBD, meliputi laporan realisasi   APBD tahun 2019, itu telah sesuai   menegaskan, akan menindak tegas  lurah,
                  ”Setelah melihat uraian penyam-  dan eksekutif, sesuai dengan jadwal   naan APBD tahun anggaran 2019,   anggaran, perubahan saldo anggaran   dengan peraturan yang berlaku dan   kades, atau siapapun yang terlibat penyim-
                paian Bupati Gumas, kami ber-  yang sudah dibuat,” ujarnya.  kami dapat menerima untuk dibahas   lebih, neraca operasional, arus kas, dan   sesuai dengan kewenangan.  pangan penyaluran bansos. Hal demikian tidak
                pendapat bahwa Raperda tentang   Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi   lebih lanjut, untuk ditetapkan menjadi   perubahan keuitas.  ”Mencermati raperda tersebut, pada   bisa dibiarkan, dan harus ditindak tegas sesuai
                Pertanggungjawaban Pelaksanaan   Partai Golkar Punding S Merang me-  perda.Ini sebagai bentuk legitimasi   ”Terkait dengan raperda yang dia-  prinsipnya kami dapat menerima un-  aturan hukum yang berlaku.
                APBD tahun 2019 dapat diterima un-  nuturkan, APBD merupakan dasar   terhadap kegiatan, baik pemerintahan,   jukan Bupati Gumas, kami sepakat   tuk dibahas pada rapat-rapat DPRD se-  ”Kami mempersilakan masyarakat untuk
                tuk dibahas pada rapat selanjutnya ses-  pengelolaan keuangan daerah dalam   pembangunan, dan pembinaan ma-  untuk segera dibahas pada forum   lanjutnya,” pungkas Espriadi. (nth/P3)  melapor, jika ada bukti akurat yang me-
                                                                                                                                                                       nyatakan bahwa lurah, kades, atau siapapun
                          Program Tanam Padi MT Asep Harus Berhasil                                                                                                    terlibat dalam penyimpangan penyaluran ban-
                                                                                                                                                                       sos. Jangan mencari keuntungan pribadi. Mana
                                                                                                                                                                       hati nurani kita juga bansos untuk masyarakat
                                                                                                                                                                       miskin dikorupsi,” tegasnya.
                KUALA KURUN, PPOST            hingga akan dapat mencukupi kebu-  tanam padi sawah tersebut.  Raya ini mengatakan, apabila tanam   Dia menambahkan, Dinas Pertanian   Dia pun berharap seluruh masyarakat, TNI,
                  Di tahun 2020, program tanam   tuhan pangan, khususnya beras untuk   ”Harus ada pendampingan dari   padi sawah ini berhasil, maka tidak   juga harus gencar melakukan sosialisa-  dan Polri terus mengawasi proses penyaluran
                padi sawah musim tanam (MT) April-  masyarakat kita,” ucap Wakil Ketua   Dinas Pertanian, dengan menugas-  menutup kemungkinan pada tahun   si program tanam padi sawah MT Asep   bansos. Dalam kondisi pandemi covis-19 sep-
                September (Asep) ditargetkan seluas   DPRD Gumas Binartha, Rabu (24/6).   kan PPL untuk turun langsung ke   2021 akan kembali dilanjutkan.  kepada para petani,sehingga nantinya   erti saat ini, jangan sampai ada yang menari
                100 hektare di Kabupaten Gunung   Politikus Partai Golongan Karya   lapangan melakukan pendampingan   ”Kami berharap program tanam   mereka dapat mempersiapkan lahan.  diatas penderitaan orang lain.
                Mas (Gumas). Lahan padi sawah ini   (Golkar) ini mengakui, agar pro-  dan membantu poktan, mulai dari   padi sawah dapat terealisasi dengan   ”Apabila digeluti dengan sungguh-  ”Pengawasan oleh TNI, Polri, dan masyara-
                akan ditanam di tiga kecamatan yakni   gram tersebut bisa berhasil, petugas   penanaman hingga panen,” tuturnya.  baik, dan mampu memberi penghasi-  sungguh, tanam padi sawah ini akan   kat harus dilakukan, sehingga bansos yang
                Kurun 31,5 hektare, Tewah 21 hektare,   penyuluh pertanian (PPL) di Dinas   Legislator dari daerah pemilihan   lan untuk petani. Dengan demikian,   mampu meningkatkan ketahanan   disalurkan dapat tepat sasaran, dan tidak ada
                dan Rungan 43,5 hektare.      Pertanian setempat harus selalu men-  (dapil) III mencakup Kecamatan   pastinya akan berdampak pada   pangan, dan berdampak pada ke-  orang yang memanfaatkan kondisi sekarang
                  ”Kami ingin program tanam padi   gawal dan mendampingi kelompok   Rungan Hulu, Rungan, Rungan   peningkatan kesejahteraan keluarga   sejahteraan petani,” pungkasnya.   ini untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.
                sawah MT Asep bisa berhasil, se-  tani (poktan) yang saat ini melakukan   Barat, Manuhing, dan Manuhing   petani,” ujarnya.  (nth/P3)                  (nth/P3)

                                         DPRD KOTAWARINGIN BARAT











                                                                                                                Segera Fasilitasi




                                                                                                  Sarana dan Prasarana






                    PANDA-
                    NGANAN                                                                                     Desa Pemekaran
                     UMUM -
                  Ketua Fraksi
                 Golkar DPRD
                Kobar, Sutiyana                                                                                                                       nyiapkan kerangka pembia yaan   Melalui pemekaran wilayah
                 saat menyam-                                                                   PANGKALAN BUN, PPOST                                  bagi  rencana  pembangunan   maka pelayanan birokrasi ke-
                  paikan pan-                                                                   Fraksi  Golkar  DPRD  Kotawaringin  Barat  (Kobar)  meng-
                 dangan umum                                                                    harapkan kelurahan induk supaya segera memfasilitasi sa-  kantor dan fasilitas - fasilitas   pada masyarakat akan dipang-
                  terhadap tiga                                                                                                                       desa lainnya,” kata Sutiyana,   kas. Selain itu, permasalahan
                     raperda                                                                    rana dan prasarana (sarpras) desa pemekaran.          kemarin.                   masyarakat lebih mudah terurai
                 perubahan se-                                                                                                                          Selain itu, Fraksi Golkar juga   dan diselesaikan.
                bagian wilayah                                                                    Hal tersebut disampaikan Ket-  kelurahan menjadi desa.  meminta  pemerintah daerah   “Hal tersebut guna melaku-
                    kelurahan                                                                   ua Fraksi Golkar, Sutiyana saat   “Kami berharap agar kelu-  mendorong kepada pemdes   kan pendekatan pelayanan
                 menjadi desa,                                                                  menyampaikan pemandangan   rahan induk pada desa  yang   untuk mempersiapkan  pen-  masyarakat dan percepatan
                 baru-baru ini.                                                                 umum  terhadap tiga raperda   dimekarkan segera memfasili-  gajuan pemekaran bila sudah   pertumbuhan ekonomi masyara-
                    Foto: BN/Danang                                                             perubahan sebagian wilayah   tasi, menentukan lokasi, dan me-  memenuhi persyaratan.  kat,” tandasnya. (bn/P3)
                                         DPRD KATINGAN











                Perjuangkan Peningkatan




                            Wisata Danau Mare






                KASONGAN, PPOST                                        Legislator asal daerah pemili-  Untuk itulah, kepada Pemer-                                                              IKUTI
                Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kat-   han III ini mengatakan, masih   intah daerah dirinya berharap                                                              UPACARA -
                                                                                                agar dapat menganggarkan pen-
                                                                     banyak  sarana  dan  prasarana
                ingan, Rudi Hartono berjanji akan memperjuangkan pen-  pendukung yang perlu dibangun   ingkatan kawasan objek wisata                                                            Ketua DPRD
                ingkatan objek wisata Danau Mare yang terletak di Desa   dan ditingkatkan untuk kawasan   Danau Mare pada tahun 2021                                                            Katingan
                                                                                                                                                                                                Marwan
                Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah.           Danau Mare. Di antaranya, jalan   mendatang.                                                                               Susanto (dua
                                                                     menuju Danau Mare yang perlu   “Dengan terpenuhi sarana dan                                                                dari kanan)
                                                                     dibangun.                  prasarana pendukung Danau                                                                       saat mengi-
                 Pasalnya, menurut Politikus   mudah untuk didatangi.  Kemudian, guest house yang   Mare, maka kami optimis dapat                                                               kuti upacara
                Partai Golkar ini, kawasan Danau   “Pada tahun anggaran 2021   sudah ada sebelumnya per-  menghasilkan pendapatan asli                                                          di Mapolres
                Mare sangat potensial untuk di-  kita akan perjuangkan anggaran   lu dilakukan pemugaran atau   daerah dan menjadi salah satu                                                   Katingan di
                jadikan sebagai lokasi pariwisata   untuk peningkatan objek wisata   pembenahan. Karena sejauh ini   sumber geliat perekonomian                                                 Kereng Pangi
                yang bakal  menyerap  banyak   Danau Mare,” ujar Rudi Hartono,   tampaknya guest house tersebut   masyarakat sekitar,” pungkas-                                                 baru-baru ini.
                wisatawan. Karena aksesnya   via seluler, kemarin.   tidak terpelihara dengan baik.  nya. (rul/P3)                                                                              Foto: PPost/Hairul Saleh
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20