Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 26 Juni 2020
P. 13
DPRD KOTA PALANGKA RAYA
JUMAT, 26 JUNI 2020 13
Tidak Setuju
Penerapan PSBB
Tahap Dua
PALANGKA RAYA, PPOST
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui
Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 dim-
inta untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) tahap dua.
Permintaan agar PSBB
tahap dua diterapkan
kembali tidak semua
mendapat dukungan, na-
mun ada juga yang ti-
dak menyetujui kebijakan
tersebut dilakukan lagi.
A n ggo ta D P R D
Palangka Raya, HM Khe-
mal Nasery mengatakan,
menolakdi diterapkannya
PSBB tahap II. “Lebih
baik maksimalkan lagi
penerapan Pembatasan
Skala Kelurahan Humanis
HM Khemal (PSKH) di setiap kelura-
Nasery han,” ungkapnya, Kamis
(25/6).
Menurut Khemal, sudah tepat bila Pemerintah
Kota Palangka Raya mulai mempersiapkan langkah Foto : Istimewa
melakukan tatanan hidup baru atau new normal. KUNKER- Anggota DPRD kota Palangka Raya saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pulang Pisau, kemarin.
Salah satunya memperbanyak rapid test secara
massal kepada masyarakat. Hali ini sudah tepat
untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Saya yakin saat ini semua masyarakat sudah tahu
dampak serta cara menghindari Covid-19 ini. Jadi DPRD Palangka Raya
kembali pada kesadaran dan kedisiplinan mener-
apkan protokol kesehatannya. Itu saja,” tegasnya.
Sebaliknya, lanjut Khemal, apabila PSBB tetap
Seiring kebijakan itu pula, maka pemerintah harus Kunker di Dua Kabupaten
diterapkan, maka masyarakat lagi-lagi ada yang
melakukan pelanggaran, karena saat penerapan ke-
bijakan itu masyarakat diminta untuk menjalankan
physical distancing atau tetap berada di rumah.
memikirkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat se-
lama pelaksanaan PSBB. “Contoh bantuan berupa beras
lima kilo untuk makan satu keluarga selama pelaksanaan PALANGKA RAYA, PPOST ke Kabupaten Pulang Pisau. dalam percepatan penanganan biasa, baik pada sektor kesehatan
PSBB. Pertanyaaanya, apakah cukup,” tanya Khemal. “Dalam kunker ini kami bertukar pandemi ini. maupun sektor ekonomi. Selain
Maka itulah, imbuh dia, ada baiknya upaya menuju Meski di tengah pandemi Covid-19, para wakil rakyat Dewan
“Pengawasan untuk penanga-
new normal justru dipercepat untuk diterapkan, seir- Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palangka Raya pikiran tentang bagaimana penga- nan pandemi maupun bagaimana itu, masyarakat hendaknya selalu
mengikuti arahan dan imbauan
wasan penganggaran untuk penan-
ing strategi untuk memutus mata rantai covid-19 kembali menjalankan agenda kunjungan kerja (kunker) ke ganan pandemi maupun bagaimana percepatan penanganan Covid-19 pemerintah dalam penerapan pro-
tetap berjalan. Begitupun roda perekonomian tetap percepatan penanganan Covid-19 memang sangat dibutuhkan, se- tokol kesehatan.
berlangsung dengan mengikuti aturan protokol sejumlah daerah. itu sendiri,” ungkapnya, kemarin. hingga pemerintah melalui Gugus “Semoga wabah ini segera be-
kesehatan yang ketat. Kunker yang dilaksanakan di Wakil Ketua I Komisi B DPRD Menurut Susi, dari hasil kunjun- Tugas dapat dengan maksimal rakhir. Kepada masyarakat, mari
“Kalaupun kasus penambahan Covid-19 terus
terjadi, tentu ini bagian upaya Gugus Tugas melaku- dua kabupaten, yakni Kabupaten Kota Palangka Raya, Susi Idawati gan tersebut setidaknya menjadi memutus mata rantai penyebaran turut serta membantu pemerintah
Katingan dan Kabupaten Pulang
dalam percepatan penanganan
Covid-19 ,” jelas Susi.
mengatakan, kunker dibagi dalam
bahan masukan untuk diterapkan
kan tracing maupun rapid test massal, seperti diung- Pisau. Agenda kunker, yaitu penga- dua kelompok, yaitu Komisi A dan di Kota Palangka Raya, sekaligus Harus disadari, tambah Susi, pendemi ini dengan menerapkan
kapkan wali kota. Mari kita dukung strategis dan wasan komisi terhadap percepatan Komisi B kunker ke Kabupaten Kat- sebagai bentuk dukungan legis- munculnya wabah ini sejak ma- protokol kesehatan yang sudah di
aturan dalam memutus mata rantai Covid-19 ini,” penanganan Covid-19. ingan. Sedangkan Komisi C kunker latif guna membantu pemerintah ret lalu, dampaknya sangat luar anjurkan,” ajak Susi. (fys/P4)
jelas Khemal. (fys/P4)
Perbaiki Data PILKADA 2020
Kependudukan Jangan Sampai
Sebelum Pilkada
Dari jumlah tersebut ada 321.161 jiwa merupakan Kekurangan Surat Suara
SAMPIT, PPOST
Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Kotawar-
ingin Timur (Kotim) yang terdata sekitar 414.463 jiwa.
usia yang sudah wajib kartu tanda penduduk (KTP).
Maka dari itu oleh anggota Komisi II DPRD Ko-
tim, Riskon Fabiansyah, SAMPIT, PPOST pemungutan suara lainnya, agar kejadian yang mengece-
menilat terjadi peningka- sehingga otomatis alokasi wakan pada saat pemilihan
tan jumlah pemilih untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota- jumlah surat suaranya juga legislatif lalu tidak terulang
pilkada Kotim dari tahun waringin Timur (Kotim) diminta untuk memperha- berbeda. Bahkan, ada pa- lagi. Hak pilih masyarakat
sebelumnya. Artinya, salah tikan ketersediaan logistik, khususnya surat suara nitia pemungutan suara tidak sia-sia serta keakuratan
satu kunci untuk mensuk- yang menunda memulai data pemilih juga sangat me-
seskan pilkada mendatang guna menghindari kekurangan saat pemilu kepala pen coblosan, karena alasan nentukan dalam penyeleng-
adalah jumlah partisipasi daerah, baik pemilhan gubernur maupun bupati dan jumlah surat suara yang garaan pesta demokrasi yang
pemilih yang bertambah. wakil bupati pada 9 Desember mendatang. diterima banyak kurangnya,” baik dan berkualitas,” jelas
“Untuk itu perlu juga ucapnya. Sutik. (emi/P4)
mendapat perhatian dan Hal ini disampikan ang- ara,” ujarnya, kemarin. Politisi Partai Gerindra ini
dukungan pemkab dalam gota Dewan Perwakilan Sutik mengatakan, me- juga menyampaikan apa-
rangka mendukung pro- Rakyat Daerah (DPRD) Ka- nyaksikan sendiri banyaknya pun alasannya, kejadian itu
gram kerja yang telah disu- bupaten Kotim, Sutik . “Kami kekurangan surat suara pada jangan sampai terulang lagi. SURAT SUARA-Hal ini
sun Disdukcapil, sehingga hanya mengingatkan agar saat pemilu legislatif 2019 Ini sangat merugikan ma- disampikan anggota Dewan
Riskon pilkada yang akan datang kekurangan kertas suara saat lalu dan merasakan sendiri syarakat selaku pemilih dan Perwakilan Rakyat Daerah
Fabiansyah betul-betul bisa diikuti oleh pelaksanaan pemilu legislatif dampaknya lantaran saat itu juga para calon yang akan (DPRD) Kabupaten Kotim,
Sutik, meminta KPU setempat
seluruh lapisan masyara-
kat,” ucap Riskon Fabiansyah, Kamis (25 /6). 2019 lalu, jangan sampai banyak pendukungnya yang bertarung di pilkada nanti. memperhatikan ketersediaan
terulang dalam pilkada nan-
mengadu, karena tidak bisa
Mereka kehilangan potensi
logistik, khususnya surat suara,
Lanjut Riskon mengatakan, data base yang dimiliki ti. Terutama, logistik khu- memberikan hak pilih akibat untuk memperoleh suara, guna menghindari kekurangan
Disdukcapil juga berperan penting dalam rangka susnya surat suara, karena kehabisan surat suara di Tem- karena ada pendukungnya saat pemilu kepala daerah, baik
memetakan validnya data penduduk Kotim untuk itu sangat fatal dan sangat pat Pemungutan Suara (TPS). yang tidak bisa menggu- pemilhan gubernur maupun
bisa mengakses program-program dari pemerintah, merugikan bagi masyarakat “Selain kurang surat su- nakan hak pilihnya. bupati dan wakil bupati pada 9
baik yang dari pusat maupun program yang bersum- yang tidak sempat memilih ara, ada pula surat suara “Kami juga meminta KPU Desember mendatang.
ber dari kabupaten. akibat kekurangan surat su- yang salah dengan tempat untuk memperbaiki kinerja
Lebih jauh politisi partai Golkar ini mencontoh- Foto: PPost/Emi
kan soal penyaluran bantuan sosial terjadi ketidak
singkronan penerima lantaran datanya tidak valid.
Hal itu menyebabkan tidak sedikit penerima bansos Kades Baru Harus Segera Lakukan Penyesuaian
tidak tepat sasaran.
Karena itu, mengenai persiapan pilkada yang akan
datang perlu juga dipikirkan terkait masyarakat yang
tinggal di pedalaman dan belum mencatatkan dirinya SAMPIT, PPOST manusia. program pembangunan yang yak berkonsultasi kepada warga untuk musyawarah
untuk administrasi kependudukan. Ketua Komisi I DPRD “Mereka yang dilantik sudah dituangkan dalam pro- pemerintah daerah. Tempat dan mufakat.
“Pemerintah bisa memfasilitasi untuk membuat Kabupaten Kotawaringin itu hanya kepala desa saja, gram APBDesa. konsultasi ada di DPMPD “Karena kebanyakan dari
kartu administrasi kependudukan, karena bisa jadi Timur (Kotim), Agus Se- sementara aparat pemerin- “Ya, tidak punya we- Kotim dan inspektorat apa- informasi masyarakat seba-
masyarakat kita yang di pedalaman bukannya tidak ruyantara, mendorong agar tahan desa, seperti kaur dan wenang untuk merombak bila terkait dengan kebi- gian kepala desa dalam pro-
mau membuat KTP, KK, KIA, akte kelahiran atau kepala desa (kades) yang lain sebagainya, tetap. Jadi program desa yang sudah jakan-kebijakan yang tidak gramnya kurang melibat-
akte kematian, tetapi juga disebabkan ketidakta- baru saja dilantik segera tidak masalah. Sehingga ke- berjalan. Apalagi itu su- melanggar aturan. kan warga desanya. Alhasil,
huan dan minimnya informasi akan syarat-syarat menyesuaikan diri untuk pala desa baru hanya ting- dah ada dalam APBDesa. Sedangkan menyangkut di internal desa itu sendiri
yang dibutuhkan untuk membuat surat-surat membangun di desa. gal melakukan penyesuaian, Silakan tahun 2021 nanti urusan ke teknis cenderung sering ribut dan akhirnya
tersebut,” jelasnya. Meskipun para kepala “ kata Agus, kemarin. progam kades baru itu bisa ke DPMPD Kotim. Tidak saling lapor. Kondisi itu
Karena itu, tambah Riskon, data base kepen- desa yang terpilih ini ma- Kepala desa, terang terealisasi,” katanya. kalah penting, lanjut Agus, harus dihindari guna men-
dudukan nantinya juga akan sangat berguna bagi sih belum melaksanakan Agus, sejauh ini hanya melak- Menurutnya, kepala desa kepala desa dalam pelak- ciptakan pemerintahan desa
pemkab untuk bisa mengakses dana alokasi umum program bimbingan teknis sanakan program lanjutan, yang baru jika memang sanaan program pemban- yang kondusif dan stabil,”
(DAU). (emi/P4) penguatan sumber daya sehingga tidak bisa merubah Agus Seruyantara tidak mengerti bisa ban- gunan harus melibatkan kata Agus. (emi/P4)
