Page 5 - BUKU PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN

Latar Belakang

Oleh karena itu, Presiden menandatangani Peraturan Presiden No. 7 Tahun
2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari
2018. Dengan adanya peraturan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Tugas penting untuk mensosialisasikan dan membahasakan nilai-nilai

Pancasila secara kontekstual, diemban oleh Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP). BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPIP mengambil peran untuk
membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi
Pancasila (PIP). Selain itu, BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,

dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan. BPIP juga bertugas untuk menyusun standardisasi pendidikan
dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian
kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. (Peraturan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021)

Di BPIP sendiri, terdapat unit yang bertugas menyelenggarakan perumusan
arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan
standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Kedeputian Bidang
Pengkajian dan Materi. Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi memiliki
tugas dan fungsi yang diantaranya melaksanakan penyerapan pandangan

dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan
ideologi Pancasila. Tugas tersebut dimiliki oleh Direktorat Pengkajian
Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Salah satu perwujudan dari
kegiatan pengkajian adalah penyusunan dokumen analisis kebijakan. Nilai -
nilai ideologi yang dikaji dalam dokumen analis kebijakan (policy paper/
policy brief) di BPIP adalah Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai
Persatuan, Nilai Demokrasi, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan yang
substansinya harus berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga.

2