Page 7 - BUKU PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN
P. 7

Peta Proses Bisnis Badan

                                              Pembinaan Ideologi
                                                     Pancasila






                  Menurut  Keputusan  Kepala  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  Nomor  80
                  Tahun  2020  Tentang  Standar  Operasional  Prosedur  di  Lingkungan  Badan
                  Pembinaan Ideologi Pancasila, wujud peta proses bisnis terlihat dari sistem,

                  proses,  dan  prosedur  kerja  yang  jelas  dan  terukur  sehingga  dalam
                  pelaksanaannya,  tugas  dan  fungsi  di  BPIP  terhindar  dari  tumpang  tindih.
                  Penyusunan  peta  proses  bisnis  merupakan  bagian  dari  penataan  tata
                  laksana  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas
                  sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.


                  Peta  proses  bisnis  berkaitan  secara  langsung  dengan  kebijakan  organisasi.
                  Kebijakan  organisasi  merupakan  keputusan  organisasi  yang  penting

                  terutama  terkait  dengan  program  kegiatan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila
                  untuk  menghasilkan  produk  sesuai  dengan  kebutuhan  para  pemangku
                  kepentingan.  Produk  pelaksanaan  fungsi  dari  perumusan  arah  kebijakan
                  pembinaan  Ideologi  Pancasila  adalah  rekomendasi  arah  kebijakan  PIP.
                  Pemangku  kepentingan  atau  customer  pelayanan  publik  BPIP  yang  terlibat

                  dalam  rangkaian  kegiatan  pengumpulan  data,  pengolahan,  analisis  data,
                  klarifikasi, penetapan strategi organisasi, serta perumusan berbagai program
                  kegiatan  mencakup  lembaga  negara,  Pemerintah  Daerah  Provinsi/
                  Kabupaten/ Kota, Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat, Tentara Nasional
                  Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pendidikan/
                  keagamaan tingkat pusat, instansi daerah, lembaga pendidikan/ keagamaan
                  tingkat daerah, dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah.




























                                                            4
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12