Page 4 - EBOOK PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN
P. 4
Latar Belakang
Dokumen analisis kebijakan adalah tulisan ilmiah yang dapat berasal dari
hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan tertentu dan menawarkan
alternatif rekomendasi solusi atas permasalahan kebijakan untuk
disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan
yang menggunakan dokumen analisis kebijakan adalah pembuat kebijakan
yang memiliki pengaruh kepada kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan.
Dokumen analis kebijakan dalam bentuk Risalah Kebijakan (Policy Brief) dan
Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper) membantu para pemangku kebijakan
untuk dapat menelaah suatu isu permasalahan dan solusinya dengan cepat
dan mudah. Risalah Kebijakan (Policy Brief) secara efektif menyajikan
saripati kajian dengan data yang kuat dan fokus memberikan ide atau
gagasan yang tepat sehingga dapat membantu para pemangku kebijakan
untuk memberikan perhatian pada masalah urgen yang sedang terjadi.
Namun, Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper) dibuat dengan lebih lengkap
dan rinci menerangkan hasil penelitian kebijakan. Risalah Kebijakan (Policy
Brief) dan Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper) dapat menjadi jembatan
komunikasi kuat berbasis data antara analis kebijakan dengan pemangku
kebijakan yang memuat hasil kajian dan rekomendasi yang membantu para
pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan.
Setiap kebijakan harus dibuat dengan berlandaskan pada nilai-nilai
Pancasila. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno
dalam pidatonya pada sidang BPUPKI bahwa Pancasila adalah ideologi
bangsa. Dan sebagai sebuah Ideologi bangsa, Pancasila harus menjadi
bintang pemandu kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
dalam rangka aktualisasi nilai - nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara karena perlunya dilakukan pembinaan ideologi pancasila
terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan
terpadu. UKP-PIP dirasa perlu direvitalisasi dan dikembangkan tugas dan
fungsinya untuk penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bentuk badan.
1
