Page 5 - EBOOK PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN
P. 5
Latar Belakang
Oleh karena itu, Presiden menandatangani Peraturan Presiden No. 7 Tahun
2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari
2018. Dengan adanya peraturan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
Tugas penting untuk mensosialisasikan dan membahasakan nilai-nilai
Pancasila secara kontekstual, diemban oleh Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP). BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPIP mengambil peran untuk
membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi
Pancasila (PIP). Selain itu, BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan. BPIP juga bertugas untuk menyusun standardisasi pendidikan
dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian
kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah,
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. (Peraturan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2021)
Di BPIP sendiri, terdapat unit teknis yang bertugas menyelenggarakan
perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan
perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila, yaitu
Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi. Kedeputian Bidang Pengkajian
dan Materi memiliki tugas dan fungsi yang diantaranya melaksanakan
penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka
perumusan kebijakan ideologi Pancasila. Tugas tersebut dimiliki oleh
Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila. Salah satu
perwujudan dari kegiatan pengkajian adalah penyusunan dokumen analisis
kebijakan. Nilai - nilai ideologi yang dikaji dalam dokumen analis kebijakan
(policy paper/ policy brief) di BPIP adalah Nilai Ketuhanan, Nilai
Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Demokrasi, Nilai Kerakyatan, dan Nilai
Keadilan yang substansinya harus berkoordinasi dengan Kementerian/
Lembaga.
2
