Page 20 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Setidaknya, ada beberapa literatur yang berusaha untuk menjelaskan
konsep tata kelola pemilu. Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan
tata kelola pemilu sebagai “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang
saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan,
pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan.” Lebih jauh, keduanya
menjelaskan tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu. Pertama adalah
pembuatan aturan, di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan
pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat
dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi
pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah
pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan
aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih,
pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye,
pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan
tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang
perselisihan hasil pemilu). Kedua adalah pelaksanaan aturan, dimana tata
kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan
(pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu,
pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara,
penghitungan dan pelaporan). Ketiga adalah ajudikasi aturan, dimana tata
kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan
perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan
penetapan hasil pemilu).

Tabel 1.1. Elemen Pemilu

Sumber: Mozaffar dan Schedler (2002; 8)

4 BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA