Page 25 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dan parlemen dalam membantu penyelenggaraan pemilu, maka
diperlukannya orang-orang yang memiliki integritas dan kemandirin
sebagai penyelenggara pemilu. Namun sebaliknya, apabila kepercayaan
terhadap Parpol ataupun pemerintah memadai, maka penyelenggara
dapat mengikutsertakan mereka sebagai komisioner.

6. Regulasi: dimensi ini ingin melihat bagaimana kerangka hukum pemilu
yang berlaku internasional dapat diterapkan. Namun dimensi ini juga
memungkinkan kita memperhatikan bagaimana kerangka regulasi
pemilu-pemilu yang berlangsung dari karakter negara yang demokrasi
dan non-demokrasi dapat diterapkan.

Sedangkan Surbakti (2016) mengatakan bahwa tata kelola pemilu memiliki
empat fokus kajian, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pemilu, yaitu pasal-pasal yang mengatur
pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan
hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang
mengatur pemilu;
2. Proses penyelenggaraan pemilu;
3. Badan penyelenggara pemilu; dan
4. Sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu.

Berdasarkan pengalaman dan juga perkembangan teori yang terkait dengan
tata kelola pemilu, ada beberapa hal menarik yang dapat diperhatikan:
pertama, definisi tata kelola pemilu memiliki irisan yang jelas dengan siklus
dan tahapan pemilu yang diperbincangkan oleh para ilmuwan di atas. Tata
kelola pemilu tentu juga mempertimbangkan serangkaian aktivitas yang
merupakan bagian dari area siklus kepemiluan di sebuah negara. Kedua,
memahami tata kelola pemilu sebagai bagian dari siklus dan tahapan yang
terpisahkan satu sama lain juga perlu dilihat dengan pendekatan yang
komprehensif karena satu titik dengan titik lain memang tidak terpisahkan.
Ketiga, pilihan dimensi dan fokus dalam tata kelola pemilu menjadi penting
untuk mengelaborasi lebih lanjut dengan konteks yang berlaku di negara
yang dipilih. Dalam dimensi ataupun fokus tertentu, ada ketidaksamaan
bentuk ataupun fungsi yang dimiliki oleh negara tertentu, namun ada
kesamaan yang juga biasanya ada dan dimiliki oleh mereka.

BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA 9