Page 27 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

6. Keadilan pemilu (electoral justice): hal ini terkait dengan mekanisme
untuk menjamin keadilan pemilu dan aspek perselisihan/sengketa, baik
bagi peserta pemilu, maupun bagi pemilih.

Agak berbeda dengan kajian-kajian yang sudah ada, buku ini memberikan
penekanan pada nilai, prinsip dan asas pemilu sebagai salah satu dimensi
penting dalam tata kelola pemilu karena ketiganya menjadi fondasi bagi
bangunan tata kelola pemilu yang ada secara utuh (di semua tahapan).
Dimensi ini perlu diangkat sebagai bagian tak terpisahkan dalam nilai inti
(core values) yang menjadi landasan berpikir dan berpijak dalam
pelaksanaan pemilu. Hal ini menjadi sangat penting jika kita mengingat
adanya berbagai problematika yang terkait dengan nilai, prinsip, dan asas
pemilu di dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu di Indonesia sampai
sejauh ini.

Sedangkan untuk dimensi kelembagaan pemilu, sama dengan literatur yang
sudah ada, buku ini juga menempatkan dimensi kelembagaan pemilu
sebagai sebuah dimensi yang berdiri sendiri. Sampai sejauh ini, Indonesia
telah memiliki desain kelembagaan penyelenggara pemilu, mulai dari
tingkat nasional, sampai kepada tingkat daerah. Berbagai dinamika telah
muncul, baik terkait dengan dinamika internal di masing-masing lembaga
penyelenggara pemilu, dinamika antar lembaga penyelenggara pemilu,
maupun dinamika antara lembaga penyelenggara pemilu dengan para
pemangku kepentingan yang lain.

Buku ini juga secara spesifik membahas dimensi sistem pemilu.
Pembahasan tentang sistem pemilu menjadi sangat penting. Pertama
adalah karena terdapat berbagai pemilu yang diselenggarakan di Indonesia
dengan sistem yang berbeda-beda. Kedua, terdapat berbagai dimensi
dalam sistem pemilu yang sekiranya perlu mendapat perhatian yang
khusus. Jika kita kaitkan dimensi sistem pemilu ini dengan gagasan Mozaffar
dan Schedler (2002), maka pembahasan tentang sistem pemilu ini lebih
dekat dengan kategori tingkatan pertama dari tata kelola pemilu, yaitu
pembuatan aturan main. Sedangkan jika dikaitkan dengan ide Catt. et al.
(2014), maka dimensi sistem pemilu ini lebih dekat ke tahapan penyiapan
kerangka kerja.

BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA 11