Page 31 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

secara langsung kepentingan politik dari para pembuat undang-undang itu
sendiri yang sudah disinggung di atas. Lebih spesifik, undang-undang
tentang Pemilu mengatur hal pokok dari para pembuat undang-undang
Pemilu terkait dengan sejauhmana undang-undang yang akan dihasilkan
akan dapat menjamin keterpilihan kembali dari para pembuat undang-
undang itu. Tidak mengherankan jika pengaturan undang-undang Pemilu
sedapat mungkin akan menguntungkan para pembuat undang-undang
tersebut, yaitu Parpol secara umum dan bakal calon akan mendapatkan
kursi kembali di Pemilu berikutnya. Hal ini tentu saja membuat tidak mudah
bagi para penyelenggara Pemilu dalam mengatur lebih detail regulasi
Pemilu, utamanya adalah KPU.

Salah satu masalah yang juga serius dihadapi oleh KPU adalah pengaturan
DPR yang sangat detail terkait dengan daerah pemilihan (dapil). Di dalam
UU No. 10 Tahun 2008 sebagai dasar regulasi untuk penyelenggaraan
Pemilu 2009, daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR RI telah
dirumuskan secara langsung oleh DPR di dalam bagian lampiran dari
undang-undang tersebut. Di dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai dasar regulasi
penyelenggaraan Pemilu 2014 dan di dalam UU Pemilu sebagai dasar
regulasi penyelenggaraan Pemilu 2019 bahkan DPR RI telah merumuskan
daerah pemilihan dan alokasi kursi tidak saja untuk Pemilu DPR RI, tapi juga
untuk Pemilu DPRD Provinsi. Padahal, seyogianya perumusan daerah
pemilihan dan alokasi seperti ini bersifat teknis dan menjadi wilayah dari
KPU sebagai implementor dari UU. Untuk itu, masalah seperti ini
menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan melakukan tekanan yang
sudah terlalu dalam mengenai pengaturan teknis kepemiluan sejak
penyelenggaraan Pemilu 2009.

Isu yang selalu muncul dan berulang setiap menjelang Pemilu adalah
pembahasan revisi UU tentang Pemilu yang memakan waktu sangat lama.
Pembahasan intensif UU Pemilu misalkan baru dilakukan setahun sebelum
pengesahannya. Dari sisi politik, terdapat lima isu krusial yang saat itu
sangat sulit untuk dicarikan kesepakatan, yaitu ambang batas pencalonan
presiden, ambang batas parlemen, metode penyuaraan, daerah pemilihan,
dan metode konversi suara ke kursi. Tentu saja kelima topik ini menjadi
sangat penting karena kelimanya akan menentukan siapa Parpol atau calon
yang akan mampu mendapatkan kursi di Pemilu 2019. Sedangkan dari sisi

BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA 15