Page 32 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

teknis-administratif, tidak ada perdebatan yang berarti di kalangan para
pembuat kebijakan. Meskipun ada sekian problematika menyangkut sisi
teknis-administratif ini, misalnya tentang desain besar dari tiga lembaga
penyelenggara Pemilu, termasuk relasinya satu sama lain. Dengan
demikian, kita dapat melihat bahwa proses pembuatan UU Pemilu
berorientasi pada kepentingan kelompok, jangka pendek, dan tidak
menyentuh desain besar terkait misalnya dengan sistem Pemilu,
kelembagaan pemilu dan pengelolaan data pemilih yang sangat terkait
dengan data penduduk yang menjadi tugas dan wewenang dari
Kementerian Dalam Negeri. Lamanya pengesahan UU Pemilu kemudian
berimplikasi pada persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang tidak
optimal.

Keempat adalah semakin menguatnya fenomena yudisialisasi politik terkait
dengan peran MK di dalam pengaturan Pemilu. Ada beberapa contoh
putusan dari MK yang sebenarnya juga menghasilkan tantangan dan
hambatan tersendiri bagi pengaturan tata kelola Pemilu di Indonesia (Isra
dan Fahmi 2019). Sebagai contoh, MK mengeluarkan putusan yang
mempertegas metode konversi suara ke kursi dengan prinsip suara
3
terbanyak. Putusan ini dibuat hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan
tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara dan sebelum
pelaksanaan tahapan pencalonan. Keputusan ini tidak saja berdampak
terhadap penyelenggara Pemilu, namun juga kepada peserta Pemilu.
Contoh yang lain adalah putusan MK untuk membedakan antara Pemilu
Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif pada satu sisi dan pemilihan
kepala daerah pada sisi yang lain. MK mengatakan bahwa pemilihan kepala
daerah adalah bukan bagian dari rejim Pemilu, melainkan bagian dari rejim
pemerintahan daerah. Dengan putusan tersebut, pemilihan kepala daerah
menjadi kewenangan sepenuhnya dari pemerintah daerah (bukan Lembaga
Penyelenggara Pemilu), maka MK tidak lagi menangani perselisihan hasil
pemilihan kepala daerah, dan tidak adanya keharusan untuk melakukan
4
pemilihan kepala daerah melalui pemilihan secara langsung. Namun
demikian, dalam praktiknya sejauh ini, ketiga lembaga penyelenggara
Pemilu tersebut masih memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan UU Pilkada.
Belum ada regulasi yang dihasilkan oleh DPR untuk menindaklanjuti

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
16 BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA