Page 29 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

D. Politik Kepemiluan

Membicarakan tata kelola pemilu, tentu saja tidak bisa kita pisahkan
dengan topik politik kepemiluan. Adapun yang dimaksud dengan politik
kepemiluan adalah hal ihwal yang terkait dengan pemilu yang memiliki
interaksi kuat dengan sistem politik yang ada, relasi kuasa para aktor politik
dan respon publik, pemilih, penyelenggara ataupun negara terhadap
aktivitas pemilu. Untuk itu, ada beberapa poin penting dalam kerangka legal
kepemiluan yang sangat menentukan karakter tata kelola pemilu di
Indonesia.

Pertama, UUD 1945 telah menempatkan desain pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung dengan jelas ketimbang desain pemilihan
legislatif dan pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 pun
tegas menjelaskan mekanisme untuk mengatur penentuan pemenang bagi
calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, pemilihan
legislatif (DPR, DPD dan DPRD) hanya disebutkan dalam pasal 22E dilakukan
secara langsung yang kemudian dibahas secara mendalam di UU Pemilu
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Relatif sama dengan pemilu
legislatif, pilkada pun ditekankan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 dilakukan
secara demokratis. Namun, hal yang berbeda adalah kerangka legal pilkada
merujuk dua regulasi yang berlaku untuk diimplementasikan, yakni UU
Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (UU Pilkada). Untuk itu, para pembuat kebijakan masih
memiliki ruang yang cukup memadai dalam melakukan perubahan dan
revisi mengenai desain pemilu legislatif dan pilkada ketimbang pemilu
presiden dan wakil presiden.

Kedua adalah terkait dengan aktor pembuat kerangka legal kepemiluan.
Secara sederhana, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga
pembuat undang-undang tentang pemilihan umum. Anggota DPR adalah
merupakan terdiri dari Parpol dan Calon yang menjadi peserta pemilihan
umum. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah
lembaga pelaksana undang-undang pemilu. KPU menterjemahkan lebih
lanjut tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam

BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA 13