Page 34 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Contoh yang lain adalah disahkannya UU Pemilu yang merupakan hasil
kodifikasi dari UU tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden, UU tentang
Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan UU
tentang Penyelenggara Pemilu. Kodifikasi ini adalah upaya untuk
mengintegrasikan semua regulasi terkait dengan Pemilu.

Hingga saat ini, Pemilu nasional di Indonesia setelah reformasi tahun 1998
telah dilangsungkan sebanyak lima kali. Sepanjang perjalanan Pemilu
demokratis ini, infrastruktur kepemiluan ini pun juga telah berjalan dengan
baik meski diiringi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dalam
perkembangan yang ada, tata kelola Pemilu di Indonesia pun telah
mendorong perubahan dalam perilaku pemilih dan para aktor politik untuk
menjadi lebih terbuka dan partisipatif dalam semua aktifitas politik mereka.
Meski demikian, harus diakui pelaksanaan Pemilu hingga hari ini pun masih
jauh dari sempurna. Kepentingan politik para peserta Pemilu dalam
mempengaruhi tahapan Pemilu masih dirasakan betul oleh para
penyelenggara Pemilu. Selain itu, berbagai pelanggaran ataupun manipulasi
yang melibatkan para peserta, pemilih dan penyelenggara Pemilu masih
kerapkali kita dengar. Namun paling tidak, pelaksanaan Pemilu di Indonesia
yang rumit dan kompleks ini masih jauh lebih baik karena hingga saat ini
belum ada menimbulkan konflik politik dan sosial yang serius. Untuk itu,
para penyelenggara Pemilu di Indonesia memiliki tantangan yang perlu
disadari sejak awal menjabat bahwa integritas dan kemandirian dari setiap
orang yang bekerja di lembaga ini adalah sangat penting.

E. Tujuan Buku Ini

Berdasarkan rentetan peristiwa Pemilu yang telah berlangsung di Indonesia
tersebut, dinamika sosial dan politik dalam proses penyelenggaraan semua
Pemilu tersebut terbilang sangat tinggi. Dalam penyelenggaraan Pemilu-
Pemilu tersebut, KPU telah berusaha untuk belajar dari pengalaman periode
sebelumnya. KPU juga terus berusaha agar Pemilu-Pemilu di Indonesia
dapat memenuhi standar internasional. Pergumulan teori pada satu sisi dan
praktik pada sisi yang lain kemudian menjadi sebuah metode bagi KPU
untuk semakin memapankan tata kelola pemilu. Selain itu, berbagai riset,
publikasi, dan advokasi tentang kepemiluan juga semakin berkembang
secara pesat, baik yang dilakukan oleh kalangan pegiat dan aktivis
kepemiluan, maupun yang dilakukan oleh kalangan akademisi. Semua itu

18 BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA