Page 39 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

BAB 2

NILAI DAN ASAS PEMILU

Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando

A. Pengantar

Untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang demokratis, setidaknya ada dua
hal mendasar dan penting diperhatikan, yakni Pemilu yang berintegritas
(electoral integrity) dan juga menyangkut aspek Pemilu yang jujur, adil,
langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu berintegritas adalah
kesepakatan (covenant) dan standar internasional mengenai norma-norma
Pemilu demokratis yang berlaku di dunia, dimana salah satunya
menyangkut isu inklusifitas. Sedangkan isu kedua mengenai asas-asas
Pemilu yang menjadi payung normatif dalam penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia. Oleh karena itu, bab 2 ini akan mengelaborasi dua isu utama
tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bab ini akan dimulai
dengan penjelasan Pemilu berintegritas yang memiliki standar dan norma
internasional yang berkaitan dan tentu berkelindan dengan aspek Pemilu
luber dan jurdil di Indonesia. Setelah itu, bab ini juga akan menjelaskan
bagaimana asas Pemilu yang berlaku di Indonesia telah diterapkan dan
diaplikasikan sejak lama. Oleh karena itu, tentu bab ini akan mampu
menjelaskan kenapa Pemilu di Indonesia merasa perlu menekankan nilai,
prinsip dan asas dalam aktivitas kepemiluannya dimana bila berkaca
pengalaman negara lain, maka tidak semua negara lain mengadopsi hal ini
secara khusus.

B. Pemilu Berintegritas (Electoral Integrity)

Menurut Norris (2013), bila kita ingin mengkategorikan suatu negara telah
menyelenggarakan Pemilu secara demokratis, maka konsep Pemilu
berintegritas adalah rujukan yang tepat. Pemilu berintegritas memiliki
pengertian dimana Pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau
norma-norma internasional dalam konteks Pemilu yang bebas dan adil (free
and fair election). Konsep adil dan bebas ini adalah merefleksikan Pemilu

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 23