Page 43 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 43

siapa yang terlibat/berkepentingan dengan Pemilu dan hasil Pemilu; dan
                    tata cara penyelesaian sengketa Pemilu (electoral dispute) yang jelas dan
                    berkeadilan.


                   Ketidakberpihakan  (Impartiality):  Pemilu  yang  berintegritas  sangat
                    terkait dengan sikap dan tindakan penyelenggara Pemilu tidak memihak
                    dengan siapa pun yang menjadi bagian dari kompetisi Pemilu. Berpijak
                    pada pemikiran tersebut, lingkup impartiality mencakup 3 aspek:

                    1.  Netral atau  tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang mengarah
                        pada  keberpihakan  terhadap  peserta  Pemilu  di  semua  tahapan
                        Pemilu;
                    2.  Netral  atau  tidak  menunjukkan  keberpihakan  dalam  menghadapi
                        sengketa proses Pemilu dan hasil Pemilu;
                    3.  Netral  atau  tidak  menunjukkan  keberpihakan  terkait  dengan
                        pembuatan     regulasi/kebijakan    Pemilu    dan  implementasi
                        regulasi/kebijakan Pemilu sehingga menguntungan peserta Pemilu
                        atau pihak-pihak tertentu.


                   Keterbukaan  dan  Tanggung  Jawab  (Transparency,  Accountability):
                    Tahapan-tahapan  Pemilu  akan  berlangsung  berintegritas  jika  seluruh
                    tahapan  Pemilu  dilandasi  prinsip  keterbukaan  dan  tanggung  jawab
                    secara  internal  dan  eksternal  terhadap  pengelolan  managemen
                    administrasi, anggaran dan aspek pembuatan keputusan yang dilakukan
                    penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, peserta Pemilu dan publik memiliki
                    akses atas informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa apa yang
                    dikerjakan penyelenggara Pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara
                    terbuka.  Adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  akan  memperkuat
                    keabsahan  atau  legitimasi  penyelenggara  Pemilu.  Misalnya,  dalam
                    proses perencanaan anggaran Pemilu dan logistik Pemilu, berlaku prinsip
                    keterbukaan  dalam  tender  logistik  maupun  jumlah  anggaran  yang
                    dialokasikan untuk penggadaan logistik Pemilu sehingga masyarakat sipil
                    dapat mengetahui anggaran Pemilu. Dalam hal ini, aspek transparansi
                    dan akuntabilitas menjadi role model yang efektif bagi penyelenggara
                    Pemilu untuk mencegah potensi-potensi malpraktik anggaran Pemilu.


                 Ramlan  Surbakti  (2016)  mengkategorikan      empat  parameter  Pemilu
                 berintegritas  yaitu:  jujur  (fairness),  transparan  (tranparency),  akurat


                                                            BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU   27
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48