Page 45 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

konsisten dengan substansi norma-norma Pemilu universal telah menjadi
bagian dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu,
penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemilih dan pemangku kepentingan
terikat secara normatif dan etis terhadap implementasi Pemilu
berintegritas.

Namun hal ini tidak cukup karena dalam realita terjadi praktik-praktik yang
dapat mendistorsi tujuan menuju Pemilu demokratis. Asas-asas di atas
perlu diperkuat dengan asas-asas lain yang secara komprehensif
diharapkan menghasilkan Pemilu berintegritas. Dengan Pemilu
berintegitas, legitimasi penyelenggara dan hasil-hasil Pemilu akan kuat dan
dapat diterima oleh publik. Artinya, di balik Pemilu berintegritas, akan
muncul kepercayaan yang kuat bahwa Pemilu telah dilangsungkan sesuai
prosedur dan substansi kaidah-kaidah demokrasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka terdapat dua bentuk Pemilu
berintegritas, yaitu Pemilu berintegritas dalam artian sempit dan Pemilu
berintegritas dalam artian luas. Pemilu berintegritas versi sempit mengacu
pada komitmen dan tanggung jawab penyelenggara untuk mendukung
Pemilu yang bebas dari pelanggaran Pemilu (malpraktik Pemilu).
Sedangkan Pemilu berintegritas dalam arti luas mengacu pada semua pihak,
baik pemilih, peserta dan penyelenggara Pemilu untuk bersama-sama
Pemilu yang berjalan sesuai prinsip-prinsip Pemilu demokratis di semua
tahapan/siklus Pemilu yang meliputi pra Pemilu, Pemilu dan pasca Pemilu
2
(Wall 2016).

Dalam pengertian di atas, adanya Pemilu berintegritas akan menjamin
terlindunginya hak-hak konstitusionalitas tiga pihak yaitu pemilih, peserta
Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Adapun argumen yang mendasarinya
dijelaskan sebagai berikut (lihat gambar 2.1.) :

▪ Pemilih. Posisi pemilih menjadi penting bahkan inti dari Pemilu itu
sendiri dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilu legislatif dan
Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Untuk itu, pemilih memiliki hak untuk
diperlakukan secara sama atau egaliter dalam menggunakan hak
pilihnya. Contoh bentuk Pemilu berintegritas terkait dengan pemilih

2
Tentang siklus pemilu bisa dibaca selengkapnya pada Bab 5.
BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 29