Page 47 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 47
peserta Pemilu dalam kasus sengketa proses atau sengketa hasil Pemilu.
Dalam hal ini, peserta Pemilu berhak mendapat perlakuan setara di mata
hukum ketika terjadi kasus-kasus terkait dengan perselisihan Pemilu
(electoral disputes).
▪ Penyelenggara pemilihan umum. Pemilu berinegritas merupakan
kesepahaman bersama penyelenggara Pemilu untuk berkomitmen
mendukung Pemilu berintegritas. Kesepahaman bersama juga berperan
sebagai alat kontrol penyelenggara Pemilu untuk tidak melakukan
tindakan pelanggaran Pemilu yang berkonsekuensi pada aspek hukum.
Gambar 2.1. Pemilu Berintegritas dan tiga pihak yang berkaitan
Dengan demikian, Pemilu berintegritas terkait dengan tugas dan
kewenangan penyelenggara Pemilu untuk menjamin agar Pemilu
berlangsung demokratis di semua tahapan atau siklus Pemilu. Acuan untuk
menghasilkan Pemilu demokratis sekaligus Pemilu berintegritas adalah
Undang-Undang Pemilu. Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis
pada semua tahapan tersebut tidak saja akan menjamin aspek prosedural
bahwa Pemilu berjalan sesuai norma-norma demokrasi namun juga secara
substansi, Pemilu memberi kepastian hukum bagi pemilih, peserta Pemilu
BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 31
