Page 50 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 50
Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kota/Kabupaten yang mendapat perlakuan
khusus sementara mengabaikan wilayah Desa/Kelurahan/
Kecamatan/Kota/Kabupaten atas dasar pertimbangan-pertimbangan
diskriminatif tertentu.
▪ Pemberian suara/pencoblosan surat suara: menekankan pada perlakuan
yang sama bagi setiap pemilih untuk dapat menggunakan hak suaranya
pada hari pencoblosan tanpa hambatan, terutama bagi pemilih difabel
atau yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam hal ini, penyelenggara harus
memberikan kesempatan dan pelayanan yang memadai agar pemilih
yang memiliki keterbatasan dapat menggunakan hak suara mereka.
Gambar 2.2. Ruang lingkup Pemilu yang inklusif
Ilustrasi grafis di atas dapat diimplementasikan ke dalam Undang-Undang
Pemilu yang mengatur persyaratan pencalonan. Untuk itu, jaminan hak pilih
warga negara, dimana pemilih mendapat perlakuan yang sama dan hak
politik yang dilindungi dapat diimplementasikan oleh penyelenggara
Pemilu. Siapapun warga negara mendapat jaminan perlakuan hukum yang
adil dan sama semisal dalam kasus sengketa pencalonan, sengketa hasil
Pemilu atau dalam mempertahankan hak politiknya. Sebagai tatanan nilai,
Pemilu inklusif harus dituangkan ke dalam kerangka hukum Pemilu yang
34 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU
