Page 54 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Rakyat, asas ini sudah dijadikan hal fundamental. Namun jauh sebelumnya,
di saat pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat tahun 1955, UU Nomor 7 tahun 1953 menyebutkan enam asas
Pemilu yakni jujur, berkesamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia.

Asas berkesamaan sesuai penjelasan dalam UU ini dimaksudkan agar hak
suara yang dimiliki oleh peserta Pemilu memiliki kesamaan dalam
jumlahnya yakni hanya satu suara saja. Untuk mendukung asas ini maka
setiap warga negara yang telah memilih diberi tanda khusus pada bagian
tubuhnya sehingga ia tidak bisa melakukan pemilihan secara berulang-
ulang. Tanda yang digunakan di Indonesia biasanya adalah jari tersebut
dimasukkan ke dalam tinta biru/hitam.

Pasca tumbangnya rejim pemerintahan Orde Baru, MPR sebagai lembaga
tertinggi negara pada saat itu mengeluarkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998
tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang
Pemilihan Umum. Ketetapan ini kemudian menjadi salah satu dasar
dikeluarkannya UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Asas
Pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemilu
diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan
mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum,
bebas dan rahasia.

Pemilu yang dilaksanakan tahun 2004 menggunakan UU Nomor 12 Tahun
2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 2 dalam
UU itu menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas ini berlaku
hingga Pemilu saat ini.

38 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU