Page 59 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

sebagai presiden, kemudian yang satu berperan sebagai kepala eksekutif
pemerintahan. Kesepakatan inipun terjadi karena intervensi Amerika
Serikat. Kepemimpinan kembar seperti ini mengakibatkan sangat sulit
berjalannya pemerintahan secara efektif.

Peristiwa serupa terjadi juga di Zimbabwe. Nelson Chamisa, Calon oposisi
Gerakan Perubahan Demokratis (MDC) yang kalah Pemilu menolak
diadakannya pelantikanan Emmerson Mnangagwa pada Agustus 2018
karena pihaknya menemukan bukti pihak kepolisian tidak netral dan dan
ikut terlibat melakukan kecurangan. Pimpinan institusi yang harusnya netral
tapi terbukti mewajibkan semua polisi harus mencoblos surat suara di
bawah tekanan dan pengawasan satuan masing-masing. Kondisi menjadi
panas dan tidak menentu karena juga perolehan suara kedua Calon
selisihnya terpaut sangat tipis. Mnangagwa meraih 50,8 persen suara
sedangkan lawannya Chamisa meraih 44 persen suara. Pihak Chamisa
makin bersemangat dengan cara mendesak Mahkamah Konstitusi untuk
membatalkan kemenangan Mnangagwa karena dugaan kecurangan yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Zimbabwe sempat
merevisi hasil pemilihan presiden sebanyak dua kali. Tapi Mahkamah
Konstitusi Zimbabwe pada Agustus 2018 mengeluarkan putusan
memperkuat kemenangan tipis Mnangagwa. Putusan itu menyebabkan
suasana di negara itu dalam keadaan kacau.

Kekacauan Pemilu tahun 1990 di Yugoslavia menjadi salah satu sebab
negara itu bubar. Konflik terjadi berawal ketika partai komunis kalah dan
partai-partai berhaluan nasionalis menguasai perolahan kursi. Sebelum
pecah menjadi negara-negara kecil seperti Republik Serbia, Republik
Montenegro, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia dan
Bosnia Herzegovina, negara pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) ini dikenal
sebagai sebuah negara komunis yang maju dan makmur rakyatnya.

Negara-negara ini gagal melaksanakan Pemilu sehingga melahirkan
bencana. Menurut Asshiddiqie (2006) bahwa tujuan penyelenggaraan
Pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya
pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga
perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk
melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 43