Page 64 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

D.3. Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Pemilu berintegritas dan demokratis akan terwujud apabila asas-asas
Pemilu dapat diimplementasikan dengan baik. Asas ini harus tercermin
dalam setiap penyusunan UU ataupun peraturan lain tentang Pemilu, harus
menjadi pedoman masing-masing pemangku kepentingan Pemilu seperti
Parpol, calon, pemilih, penyelenggara, pemerintah, media atau oleh siapa
saja yang berkaitan dengan proses Pemilu.

Tabel 2.1. Penerapan dan Tantangan Asas Pemilu di Indonesia

ASAS STAKEHOLDER PENERAPAN HAMBATAN
Langsung Pemilih Memberikan suara secara Noken di Papua,
langsung tanpa perantara, pendampingan kaum
tidak diwakilkan disabilitas, penggunaan C6
milik orang lain
Umum Pemilih Memilih secara bersama-sama Daftar pemilih yang tidak
di waktu yang sama dan akurat, rendahnya partisipasi
diorganisir secara bersama- masyarakat
sama oleh penyelenggara
Penyelenggara Mendaftarkan semua warga Ketidakakuratan data awal
negara yang memiliki hak pilih dan rendahnya partisipasi
masyarakat
Bebas Pemilih Bebas memilih tanpa intimidasi Mobilisasi ASN, Penghasutan
kelompok aliran
Penyelenggara Bebas dan mandiri membuat Gakkumdu, Rapat Konsultasi
keputusan/putusan tanpa di DPR
tekanan
Rahasia Pemilih Tidak memberitahukan atau Politik uang, politisasi ASN,
memaksakan pilihannya politik aliran
kepada pihak lain
Jujur Penyelenggara Tidak melakukan kecurangan Terbatasnya bimtek bagi
Penyelenggara ad hoc
Peserta/calon Jujur mengajukan dokumen
sebagai syarat calon
Masyarakat Jujur ketika melaporkan
sesuatu atau jujur ketika
bersaksi di persidangan
Adil Pemerintah Memperlakukan sama Pengajuan data pemilih
terhadap semua peserta
Parpol Adil menyeleksi calon yang Tidak atas dasar mahar tapi
hendak diusung karena kompetensi calon
yang dipilih

48 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU