Page 66 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

intimidasi aparat daerah atau karena tekanan kelompok aliran. Hal-hal ini
harusnya bisa dicegah lewat aturan Pemilu yang lebih ketat.

Meski kejujuran merupakan sifat hakiki manusia, namun aturan kepemiluan
bisa memaksa setiap orang untuk bisa dan harus melakukannya.
Mengangkat dan menyeleksi secara benar terhadap orang-orang dalam
suatu tugas tertentu bisa menjamin orang itu bekerja secara jujur. Sanksi
berat terhadap seseorang jika terbukti bertindak tidak jujur, maka akan
memaksa siapa saja untuk berusaha bekerja secara jujur. Bagian-bagian
tertentu yang bisa saja mendorong potensi orang bekerja tidak jujur harus
diantisipasi melalui pengaturan Pemilu. Sebab kejahatan bisa dipicu juga
karena ada peluang dan kesempatan.

Gambar 2.5. Strategi Pemilu Luber dan Jurdil

Gambar di atas menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Pemilu luber dan
jurdil maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, UU dan
pengaturan Pemilu juga harus bisa memastikan bahwa proses Pemilu harus
berasaskan pada keadilan. Keadilan itu mencakup perlakuan yang sama
terhadap peserta, penyelenggara, pemilih atau komponen masyarakat
lainnya yang melibatkan diri dalam proses Pemilu. Asas adil juga mencakup
tindakan-tindakan para aktor Pemilu yang diberikan kewenangan mengadili
perkara-perkara Pemilu.

50 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU