Page 67 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Untuk memastikan apakah UU atau pengaturan lainnya mengatur Pemilu
luber dan jurdil maka dalam tahapan perumusan kebijakannya harus
dilakukan secara profesional. Pembahasan UU yang hanya terfokus pada
pasal-pasal tertentu terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan
Parpol mengakibatkan lahirnya sejumlah masalah seperti tumpang tindih
baik antar pasal ataupun dengan aturan lainnya, kesulitan dalam
implementasi, menimbulkan multi persepsi, serta mendorong adanya
judicial review di MK.

Asas Pemilu luber dan jurdil akan bermakna jika materi UU Pemilu mengatur
dan memaksa. Sehingga dalam proses penyusunannya harus berdasarkan
pada kepentingan umum, bukan sebatas pada kepentingan Parpol atau elit
penguasa. Dalam perumusannya harus melibatkan masyarakat. Meski
kewenangan menyusun UU adalah lembaga legislatif, namun peran
masyarakat perlu difasilitasi dan dilembagakan dalam bentuk pengaturan
agar lebih mengikat dalam perumusannnya.

Kedua, Parpol menjadi salah satu bagian penting agar Pemilu bisa berjalan
luber dan jurdil. Sehingga kelembagaan Parpol perlu dibenahi. UU Nomor 2
Tahun 2008 tentang Parpol menjelasakan bahwa salah tugas Parpol adalah
mempersiapkan calon pemimpin melalui proses rekrutmen, kaderisasi dan
seleksi. Demikian juga dalam UU Pemilu menyebutkan bahwa calon
legislatif didaftarkan oleh Parpol sebagai peserta Pemilu. Tanggung jawab
Parpol untuk mewujudkan asas Pemilu sangat besar.

Peran Parpol dimulai pada saat pembentukan Parpol peserta Pemilu, seleksi
calon hingga pengawasan terhadap calon yang berkompetisi. Apakah para
pendiri memiliki cita-cita mendirikan Parpol untuk kepentingan masyarakat
atau sekedar sarana merebut jabatan bagi pendirinya semata. Apakah
dokumen yang dimasukkan sebagai syarat pendirian Parpol merupakan
data benar atau fiktif belaka. Apakah nama-nama yang seleksi sebagai calon
adalah sesuai kepentingan publik atau hanya untuk kepentingan elit Parpol.
Apakah proses seleksi itu didasarkan pada kualitas calon atau karena faktor
imbalan (candidate buying). Apakah Parpol membuat aturan sanksi internal
untuk mencegah permainan politik uang bagi setiap calon. Apakah calon
yang terpilih adalah benar-benar didasarkan karena dedikasi dan
prestasinya di masyarakat atau karena dengan membeli suara (vote buying).

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 51