Page 63 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

atau penegak hukum lainnya akibat penyalahgunaan kewenangan. Sejak
Tahun 2004 hingga 2019, KPK telah menangani korupsi kepala daerah
sebanyak 115 kasus. Terakhir pada Juli 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi
menahan Bupati Kudus M. Tamzil. Ia ditahan karena disangka menerima
suap Rp 250 juta. Sebelumnya KPK juga mengangkap Gubernur Kepulauan
Riau Nurdin Basirun pada pertengahan Juli 2019 lalu. Sedangkan perkara
korupsi yang paling banyak di tangani KPK adalah anggota DPR dan DPRD.
Pejabat-pejabat koruptor ini merupakan produk pemilihan.

Hasil Pemilu semacam ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu yang tidak
dijalankan secara luber dan jurdil. Parpol tidak menyeleksi calonnya dengan
baik. Kualitas calon sering diabaikan dan yang dikedepankan adalah calon
yang memiliki modal dan atau juga karena kedekatan dengan penguasa-
penguasa politik lokal. Memang tidak ada satupun pasal dalam regulasi
melarang unsur masyarakat tertentu untuk menjadi calon, namun
persoalannya adalah apakah calon yang kemudian terpilih itu memiliki
kapasitas atau tidak.

Masyarakat yang cenderung pragmatis juga masih menjadi salah satu
masalah dalam pelaksanaan pemilihan. Tidak terjaringnya masyarakat yang
memiliki kapasitas dalam daftar calon oleh Parpol menjadi salah satu sebab
masyarakat terpaksa harus memilih berdasarkan imbalan. Semakin tinggi
imbalan, semakin pasti siapa yang akan dipilih. Segala bentuk tindakan
kecurangan ini terjadi karena asas Pemilu luber dan jurdil ini belum benar-
benar diimplementasikan dengan baik. Jika semua pemangku kepentingan
menghormati asas-asas ini dan mengaplikasikannya, maka Pemilu
berintegritas dan demokratis dapat diwujudkan sehingga dari Pemilu akan
melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas.

Keempat, Pemilu yang dilaksanakan secara luber dan jurdil akan
mempengaruhi pengakuan dunia internasional terhadap Bangsa Indonesia.
Pemilu adalah salah satu lambang kewibawaan suatu bangsa. Jika Pemilu
dilakukan dengan cara-cara terhormat, maka hasilnya juga akan diakui
secara terhormat dimanapun dan oleh siapapun termasuk oleh dunia
internasional.

BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU 47