Page 60 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Pemilu Indonesia pada masa Orde Baru, meski proses penyelenggaraannya
berjalan lancar dan stabil, namun dampak dari hasil Pemilu itu belum
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata. Produk Pemilu saat itu justru hanya melahirkan
pemerintahan yang korup dan otoriter. Saat itu Pemilu hanya dilaksanakan
secara formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Hasil yang diperoleh sudah
dirancang jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai. Sehingga pemenang
Pemilu sudah diketahui sebelum kompetisi dimulai. Pemilu tidak dilakukan
secara transparan, terjadi mobilisasi pemilih termasuk pengarahan
birokrasi, serta pemberlakuan proses pidana bagi yang menentang rejim
yang sedang berkuasa. Benar yang dikatakan Santoso dan Supriyanto (2004)
bahwa tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil, jika mereka
terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan
yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.

Dianggap bahwa rejim Orde Baru mulai menyimpang dari proses
berdemokrasi maka munculah kelompok perlawanan untuk menggulingkan
rejim itu. Puncaknya terjadi pada Mei tahun 1998 dengan tumbangnya rejim
orde baru dan pemerintahan Soeharto. Pergantian rejim menjadi pintu
masuk bagi proses tata ulang sistem bernegara dalam berbagai bidang
termasuk memperbaiki tata kelola penyelenggaran Pemilu.

Pada Tahun 1999 untuk pertama kali diadakan Pemilu pasca tumbangnya
pemerintahan Orde Baru. Sebagai dasar hukum pelaksanaan menggunakan
UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam bab I pasal 1 UU
itu menyebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum
diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan
mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum,
bebas, dan rahasia. Ketentuan itu berlaku hingga saat ini yakni ketika Pemilu
menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan asas Pemilu luber dan jurdil.

Komitmen untuk melaksanakan Pemilu luber dan jurdil paling tidak memiliki
empat alasan, seperti yang disebutkan di gambar 3. Pertama memastikan
Pemilu memiliki legitimasi. Pemilu harus memiliki kepastian hukum,
kontestasi peserta, penyelenggara yang mandiri serta pelibatan dan
partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan sangat tergantung pada

44 BAB 2 – NILAI DAN ASAS PEMILU